kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Puan Maharani Sebut Pemilu 2024 Harus dengan Demokratis, Jujur dan Adil

Puan Maharani Sebut Pemilu 2024 Harus dengan Demokratis, Jujur dan Adil

Kamis, 18 Agustus 2022 16:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Ketua DPR RI, Puan Maharani. [Foto: Ist]

DIALEKIS.COM | Jakarta - Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Presiden, dan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan agar semua pihak berkomitmen untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Baginya, komitmen ini menjadi hal yang krusial. 

“Kini, tahapan Pemilu sudah dan sedang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menjadi komitmen kita bersama, untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat,” ucap Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara sebagaimana dikutip dari Suara.com, jaringan Dialeksis, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Di sisi lain, dirinya pun menekankan agar para peserta Pemilu partai politik yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat. Tidak hanya itu, Puan berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 senantiasa memegang teguh untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkukuh persatuan bangsa.

“Kapan waktu bertanding, dan kapan waktu bersanding. Marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersuka ria dan tanpa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur mantan Menko Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) itu.

Terakhir, Puan berharap Pemilu 2024 memberikan ruang partisipasi rakyat. Ruang ini, menurutnya, telah dijamin oleh demokrasi di mana partisipasi warga bangsa diperbolehkan untuk mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi. Bahkan, politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, kaum perempuan dalam segala bidang harus diberikan ruang untuk berpartisipasi.

Menurut Puan, Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi menjadi sebuah kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.

“Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan dan kesejahteraan yang sama,” tandas Puan.(Suara)

Keyword:


Editor :
Akhyar

riset-JSI
Komentar Anda