DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pihak Istana melalui Sekretariat Kabinet (Setkab) membantah telah mendanai gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode yang ramai dalam beberapa waktu terakhir.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, baik Seskab, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) maupun Kantor Staf Presiden (KSP) tak memiliki anggaran untuk mendanai gerakan tersebut.

Pernyataan Pram merespons pertanyaan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dalam rapat yang berharap tak ada ikut campur dan aliran dana dari ketiga lembaga di lingkungan Istana itu pada gerakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, selain bertentangan dengan konstitusi, ia ingin wacana perpanjangan masa jabatan cukup menjadi isu di kalangan elit politik dan para ketua umum partai.

Lebih lanjut menanggapi hal itu, Pramono menyebut Presiden Jokowi telah empat kali merespons wacana tersebut. Ia pun meyakini publik bisa menangkap dengan jelas sikap Presiden.

Diketahui sebelumnya, organisasi yang mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyerukan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional yang mereka gelar di Istora Senayan, Selasa (29/3) lalu.

Acara itu berbuntut panjang sebab Jokowi turut hadir dalam acara tersebut bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Isu Amendemen Buka Kota Pandora

Lebih lanjut, Pramono mewanti-wanti bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang harus melalui amendemen UUD 1945 akan membuka kotak pandora dan menyebabkan isunya akan meluas.

Pramono menyebut bahwa wacana tersebut berbahaya. Ia meyakini publik telah belajar dari amendemen UUD pertama pada 1999, saat UUD membatasi masa jabatan eksekutif dan legislatif menjadi hanya dua periode.

Pramono tak mau ambil pusing merespons sejumlah pihak yang masih berupaya untuk melakukan amendemen. Menurut dia, tak ada yang keliru dengan usaha tersebut meski tak mudah untuk direalisasikan. (CNN Ind)