DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau kepada seluruh pejabat daerah untuk tidak melakukan lobi para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) demi meningkatkan anggaran dan alokasi khusus (DAK).

Menurut JK, lobi yang dilakukan para pejabat daerah bisa berujung petaka karena bisa tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nggak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan bupati ditangkap oleh KPK," kata JK di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menurut JK, jika ingin melobi demi mendapatkan tambahan anggaran DAK, semestinya lewat forum yang berisikan pemerintah pusat dengan daerah.

"Jadi bicara keras lah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baiklah. Karena apabila suatu daerah ditambah, maka daerah-daerah lain dikurangi," tegas JK.

Oleh karena itu, kata JK, bagi para pejabat daerah tidak perlu melobi parlemen bahkan para oknum yang menjadi calo. Pasalnya, sudah banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK.

"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," ungkap dia. (detik)