Arcandra Tahar @detik.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah akan mencabut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan mineral dan batu bara (minerba) yang tidak menyerahkan data produksi dan penjualan yang menunjang aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS). Pemerintah memberikan waktu paling lambat Jumat pekan depan.

Dalam peluncuran aplikasi MOMS, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sempat meminta pada perwakilan perusahaan yang hadir untuk menyampaikan keberatan atas wacana tersebut.

"Siapa yang tidak bersedia memasukkan data terakhir minggu depan, hari Jumat minggu depan? Saya kasih waktu seminggu. Untuk semua comply data yang dibutuhkan MOMS dan e-PNBP tolong tunjuk tangan bagi yang tidak bersedia," katanya saat peluncuran aplikasi MOMS di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

Perwakilan perusahaan yang hadir tidak ada yang keberatan atas wacana tersebut. Arcandra sendiri, beberapa kali melontarkan pertanyaan pada undangan yang hadir.

"Kalau tidak ada, silence majority mean agree 100%. Kalau saya dikatakan semua harus masukan, kalau nggak masukan maka RKAB kita cabut," ungkapnya.

Lagi-lagi, para pengusaha yang hadir tidak menunjukkan adanya keberatan. Arcandra pun kemudian meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono untuk menyerahkan nama perusahaan yang tidak memasukkan data.

"Terima kasih yang sudah commit menyelesaikan minggu depan, hari Jumat, commit tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen siapkan surat ke Pak Menteri. Kalau tidak selesai tulis nama company maka RKAB akan dicabut," tutupnya. @detik.com