DIALEKSIS.COM | Pontianak - Pemerintahan di bawah komando Presiden Joko Widodo telah membangun 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Pelaksana tugas (Plt) BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, meski secara fisik dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), ketujuh PLBN itu dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

"Entikong adalah salah satu pos lintas batas negara yang telah berhasil dibangun pada era (pemerintahan) Bapak Jokowi, ada 7 PLBN yang menjalankan fungsinya untuk lalu lintas orang, barang dan jasa yang secara fisik dibangun KemenPUPR, sementara BNPP yang mengakomodir," kata Suhajar saat membuka Workshop Kehumasan BNPP di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (02/10/2019).

Tujuh PLBN tersebut yakni 3 (tiga) PLBN di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Entikong, Badau, dan Aruk;  3 (tiga) PLBN di Provinsi NTT yakni Motaain, Motamassin, dan Wini; serta 1 (satu) PLBN di Provinsi Papua yaitu Skouw.

Pemerintah juga berencana untuk kembali membangun 11 PLBN yang ditandai dengan  dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara. Pada Tahun 2019, Pemerintah kembali menargetkan terbangunnya 4 (Empat) dari 11 PLBN yang diatur dalam Inpres tersebut. 

"Dalam perkembangan pembangunan PLBN ini, Bapak Presiden membangun 11 PLBN lagi, mudah-mudahan 4 (empat) akan selesai tahun ini," ujarnya,

Empat PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan 2 (dua) PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang.

Sedangkan, 7 (Tujuh) PLBN lainnya yang akan dibangun pada  tahap selanjutnya yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di Kabupaten Malinau, Jasa-Sei Kelik di Kabupaten Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP, Indra Purnama dalam laporannya mengatakan, kegiatan workshop kehumasan BNPP dimaksudkan untuk memperkenalkan peran BNPP dalam menjaga kedaulatan perbatasan RI.

"Maksud dari tujuan ini adalah untuk memperkenalkan peran BNPP terutama dalam menjaga kedaulatan di perbatasan. Acara juga dimaksudkan mengajak untuk mengambil bagian, mempublikasi, agar terwujudnya sinergi untuk bekerjasama dan mendorong program dalam perbatasan negara," ujar Indra.

Workshop Kehumasan BNPP mengambil tema kegiatan "Memotret Wajah Baru Perbatasan Negara." Kegiatan dilaksankaan mulai 2 Oktober 2019 hingga 4 Oktober 2019 dengan peserta yang berasal dari Humas Kementerian/Lembaga. Salah satu kegiatan dalam workshop tersebut, peserta akan diajak untuk mengunjungi PLBN di Entikong untuk mempublikasikan perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan. (J)