Aceh Butuh New Planning Paradigm: Biar Kita Usahakan Lagi

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada satu pertanyaan besar yang kayaknya sudah waktunya kita bahas serius: seperti apa sih wajah pembangunan Aceh ke depan kalau kita berani ubah cara kita merencanakan pembangunan? Pertanyaan ini muncul bukan dari ruang hampa, tapi dari kegelisahan yang jujur -- kegelisahan yang sebenarnya mirip banget sama yang diceritakan lagu Batas Senja, "Kita Usahakan Lagi": ada kebahagiaan yang belum sempat kita rasa, meski sudah sama-sama diusahakan habis-habisan, dan ada pertanyaan sederhana yang terus muncul, kira-kira kapan waktunya tiba? Sebagai orang yang kerja di ruang perencanaan, kita paham banget rasa itu. 

Program udah disusun, anggaran udah dialokasikan, kita udah kerja siang malam, segala upaya sudah dicoba dan tidak pernah lelah diusahakan, tapi kesejahteraan yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terasa. Dan seperti pesan yang dibawa lagu itu, jawabannya bukan soal menyerah, tapi soal keyakinan bahwa kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan; kalau bukan bulan ini, mungkin tahun depan -- asal jangan berhenti berusaha, karena waktu masih panjang dan harapan itu tetap punya jalan buat sampai. 

Pertanyaan ini bukan cuma soal gimana menyusun program dan membagi anggaran, tapi lebih ke gimana caranya seluruh sumber daya yang Aceh punya beneran bisa menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Dalam dunia perencanaan, change is not something we wait for -- perubahan itu justru harus dipersiapkan. Ketika lingkungan fiskal berubah, tantangan ekonomi makin kompleks, kebutuhan masyarakat makin dinamis, dan sumber pembiayaan makin menuntut efektivitas, maka cara kita merencanakan pembangunan juga gak bisa lagi jalan dengan old mindset. Aceh butuh sebuah new planning paradigm.

Belum berhasil bukan berarti gagal. Cuma belum waktunya aja.

Bukan berarti semua yang udah dilakukan selama ini salah, karena justru banyak progress yang patut diapresiasi sepanjang perjalanan pembangunan Aceh. Tapi, setiap capaian itu harus jadi dasar buat melakukan course correction, sebab pembangunan bukan pekerjaan yang sekali kelar terus selesai. It is a long process yang butuh keberanian buat mengevaluasi, memperbaiki, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik -- simple words, but deep meaning. That's exactly the mindset yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu sabar sama proses tapi gak pernah berhenti mengusahakan yang lebih baik.

Upgrade dulu, baru gaskeun.

Kegelisahan kayak gitu sebenarnya sangat manusiawi di dunia perencanaan, karena selalu ada harapan yang belum sampai, target yang belum tercapai, program yang udah jalan tapi impact-nya belum maksimal, proyek yang selesai secara fisik tapi manfaatnya belum sepenuhnya terasa, dan persoalan masyarakat yang dari tahun ke tahun masih terus minta jawaban. 

Dalam situasi kayak gitu, giving up jelas bukan the answer, tapi "mengusahakan lagi" juga bukan berarti sekadar mengulang hal yang sama. Kalau old way belum cukup efektif, cara berpikirnya harus di-upgrade; kalau program belum menghasilkan impact, desainnya perlu dievaluasi; dan kalau kebijakan belum hit the target, intervensinya harus diperbaiki. Try again, but do it better — bukan sekadar coba lagi, tapi coba dengan cara yang beneran beda.

Effort boleh sama, tapi strateginya wajib naik level.

Aceh sebenarnya tidak kekurangan resources buat mewujudkan itu semua. Kita punya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi gampong, serta berbagai kekhususan kewenangan yang kasih ruang buat Aceh mengembangkan inovasi pembangunan. 

Kita juga punya berbagai sumber pembiayaan lewat APBN, APBA, APBK, dan Dana Desa, jadi dengan modal segitu, Aceh sebenarnya punya banyak banget ingredients buat membangun masa depan. Jadi pertanyaannya, apa sih real challenge yang kita hadapi? Jawabannya bukan semata soal punya sumber daya atau tidak, tapi soal seberapa jago kita mengubah potensi jadi progress dan anggaran jadi impact. 

Potensi ekonomi tidak boleh jalan sendiri, anggaran tidak boleh kerja sendiri, program pusat tidak boleh berdiri sendiri, dan program provinsi tidak boleh terpisah dari kabupaten/kota, sementara gampong pun tidak boleh cuma ditempatkan sebagai beneficiary, tapi harus jadi bagian dari development ecosystem yang lebih luas.

Di sinilah kita perlu jujur melihat bahwa salah satu tantangan pembangunan Aceh bukan semata soal kurangnya program, tapi soal bagaimana caranya menghubungkan berbagai intervensi biar punya arah, target, dan outcome yang sama. Pemerintah pusat punya agenda nasional, Pemerintah Aceh punya prioritas provinsi, kabupaten/kota punya agenda pembangunan kewilayahan, sedangkan gampong punya kewenangan dan sumber pembiayaan yang makin strategis, dan seharusnya keragaman peran ini jadi strength, bukan barrier. 

Namun, ketika setiap instansi terlalu sibuk sama program dan anggarannya sendiri, pembangunan bisa masuk ke mode silo, di mana program jalan, anggaran terserap, kegiatan selesai, laporan selesai, tapi pertanyaan besarnya tetap sisa: but where is the impact? Sebab masyarakat tidak hidup berdasarkan batas kewenangan pemerintahan. Ketika jalan rusak, masyarakat tidak menanyakan itu kewenangan siapa; ketika lapangan kerja susah, mereka tidak sibuk cari tahu programnya punya OPD mana; dan ketika UMKM kesulitan modal dan pasar, mereka tidak terlalu peduli intervensinya datang dari pusat, provinsi, kabupaten, atau gampong. Masyarakat cuma punya satu pertanyaan yang simpel banget, yaitu apakah hidup mereka jadi lebih baik.

Rakyat tidakk butuh drama kewenangan, mereka cuma mau hidupnya beneran berubah.

Karena itu, kita perlu bergerak dari fragmented planning menuju collaborative planning, di mana setiap level pemerintahan tetap kerja sesuai kewenangannya, tapi punya common target dan gerak dalam satu direction -- different roles, one direction. Cara berpikir kayak gini juga nuntut kita meng-upgrade paradigma dari program thinking jadi problem-solving thinking, jadi kita tidak cukup lagi tanya program apa yang mau dibuat, tapi harus tanya lebih tajam, yaitu masalah apa yang sebenarnya mau kita selesaikan. Siapa yang mengalami masalah itu, di mana lokasinya, apa penyebabnya, intervensi apa yang paling fit, siapa yang paling pas mengerjakan, dari mana pembiayaannya, dan yang paling penting, indikator apa yang harus berubah setelah intervensi dilakukan -- pertanyaan-pertanyaan kayak inilah yang akan membuat pembangunan tidak sekadar jadi busy work, tapi jadi pekerjaan yang productive, measurable, and impactful.

Persoalan proyek atau infrastruktur yang setelah dibangun malah kurang dimanfaatkan, tidak berfungsi optimal, terbengkalai, bahkan mangkrak, harus jadi salah satu wake-up call buat memperbaiki kualitas perencanaan kita ke depan. Sebuah proyek bisa aja selesai secara fisik, tapi belum tentu delivered secara manfaat: gedung berdiri belum tentu pelayanan meningkat, jalan selesai belum tentu ekonomi bergerak, dan fasilitas tersedia belum tentu masyarakat dapat kualitas hidup yang lebih baik. 

Completed is not the same as impactful, dan karena itu setiap proyek harus dilihat dalam satu life cycle yang utuh, mulai dari kebutuhan, desain, pembiayaan, pembangunan, pengelolaan, operasional, pemeliharaan, sampai dampaknya ke masyarakat.

Selesai dibangun bukan berarti selesai masalahnya. No more isolated project, no more disconnected policy -- semuanya harus menyambung dalam satu rangkaian yang bermuara ke manfaat nyata.

Coba kita lihat angkanya sebentar, let's talk numbers real quick. Pertumbuhan ekonomi Aceh punya cerita yang cukup plot twist: pada 2023 tumbuh 4,23 persen, terus meningkat jadi 4,66 persen pada 2024, sebuah bounce back yang patut diapresiasi dan positive signal yang menjanjikan. Tapi eh, pada 2025 pertumbuhan malah plot twist lagi, melambat jadi 2,97 persen -- baru aja momentumnya kerasa, eh trennya malah balik arah, dan no cap, ini yang bikin kita tidak bisa langsung woles.

Naik sedikit, senggol turun. Belum aman, gengs. Di sisi lain, ada kabar baik yang konsisten dan tidak boleh kita lewatkan, yaitu IPM Aceh yang terus naik dari 74,70 pada 2023, jadi 75,36 pada 2024, sampai mencapai 76,23 pada 2025, sebuah steady progress tanpa drama. Kemiskinan juga terus turun, dari 14,45 persen pada 2023, jadi 12,64 persen pada 2024, dan turun lagi jadi 12,22 persen pada 2025, yang mana ini real progress yang layak diapresiasi.

So yes, there is progress, dan progress itu harus diapresiasi. It's giving progress, tapi juga giving "masih banyak yang harus dikerjakan", karena dalam pembangunan, progress is not the finish line. Jangan sampai gara-gara kemiskinan turun kita langsung feel comfortable, dan jangan juga gara-gara IPM naik kita merasa mission accomplished, sebab di saat yang sama, perlambatan pertumbuhan ekonomi ngasih sinyal kalau mesin ekonomi Aceh masih butuh upgrade. 

Ini bukan soal pesimis atau optimis, tapi soal realistic optimism, di mana kita ngakuin apa yang udah berhasil tapi tetap aware sama apa yang belum kelar. Kemiskinan turun memang good, IPM naik memang great, tapi pertumbuhan yang melambat itulah yang jadi wake-up call kita, karena tiga angka itu sebenarnya lagi cerita ke kita bahwa pembangunan gak bisa dibaca secara one-dimensional.

Angka bagus saja tidak cukup, harus ada cerita di baliknya.

Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan quality jobs, pekerjaan harus meningkatkan pendapatan, pendapatan harus memperkuat daya tahan rumah tangga, pendidikan dan kesehatan harus membentuk human capital yang makin produktif, dan seluruh proses itu harus bermuara ke kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita tidak boleh cuma lihat growth, cuma lihat IPM, atau cuma lihat angka kemiskinan secara terpisah, tapi harus read the bigger picture. 

Kalau pertumbuhan ekonomi naik, siapa yang menikmati? Kalau IPM naik, apakah kualitas tenaga kerja kita makin match sama kebutuhan dunia kerja? Dan kalau kemiskinan turun, apakah masyarakat yang keluar dari kemiskinan udah cukup resilien biar gak balik jatuh pas ada economic shock? That's the real planning challenge, karena pembangunan bukan sekadar bikin angka bergerak, tapi memastikan angka itu punya cerita di balik kehidupan masyarakat -- angka pertumbuhan harus punya cerita soal pekerjaan, angka IPM harus punya cerita soal manusia yang makin berkualitas, dan angka kemiskinan harus punya cerita soal keluarga yang hidupnya beneran jadi lebih baik.

Di sinilah pesan "Kita Usahakan Lagi" jadi makin relatable, bukan cuma sebagai judul lagu, tapi sebagai cara pandang kerja buat siapa pun yang bertugas merencanakan masa depan daerahnya. Ada kalanya target belum tercapai, ada kalanya strategi belum hit the sweet spot, dan ada kalanya program udah dilaksanakan tapi outcome-nya belum sesuai harapan. Tapi bukan berarti kita harus berhenti, karena yang perlu kita lakukan adalah kita usahakan lagi, dengan cara yang tidak lagi same old, same old, tapi terus mengevaluasi, meng-upgrade, memperbaiki desain, memperkuat data, menyatukan arah intervensi, mensinergikan pembiayaan, dan melibatkan lebih banyak players, sambil selalu ngukur ulang apakah semua itu beneran menghasilkan impact. Karena kalau cara lama belum berhasil sepenuhnya, mungkin bukan semangatnya yang harus dikurangi -- the strategy needs an upgrade, not the spirit.

Jangan lelah usaha, cuma perlu ganti cara.

Dalam konteks pembiayaan, APBN, APBA, APBK, dan Dana Desa juga perlu mulai dipandang sebagai satu fiscal ecosystem, bukan sebagai sumber dana yang jalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat bisa memperkuat agenda nasional, provinsi mengarahkan intervensi strategis dan konektivitas antarwilayah, kabupaten/kota menangani kebutuhan kewilayahan dan pelayanan dasar, sementara gampong bisa jadi frontliner dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. 

Dengan pendekatan itu, satu persoalan pembangunan bisa dapat dukungan dari berbagai sumber tanpa terjadi tumpang tindih, karena bukan berarti semua orang mengerjakan hal yang sama, but everyone knows what their contribution means to the bigger picture.

Paradigma baru ini juga butuh One Data sebagai common language pembangunan, karena kita tidak boleh jadi data rich but decision poor. Data harus bisa jawab siapa yang miskin, di mana mereka berada, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang udah dilakukan; siapa yang menganggur, keterampilan apa yang dimiliki, dan sektor apa yang butuh tenaga kerja; gimana kondisi UMKM, potensi ekonomi gampong, sampai aset pemerintah yang tersedia dan belum dimanfaatkan. 

Dengan basis data yang makin kuat, perencanaan bisa bergerak dari guessing menuju evidence-based planning, dari yang sebelumnya sekadar "kayaknya program ini bagus", jadi "datanya nunjukin masalahnya di sini, maka intervensinya harus ke sini" -- that's a different game sepenuhnya. Dalam konteks itu, inventarisasi aset pemerintah juga bisa jadi bagian penting dari new planning paradigm, karena aset pemerintah gak seharusnya berhenti sebagai daftar administratif, tapi harus dilihat sebagai development capital. 

Aset yang idle harus ditanya kenapa belum dimanfaatkan, dan aset yang potensial harus dicari model optimalisasinya, jangan sampai pemerintah membangun sesuatu yang baru sementara aset yang udah dimiliki masih sleeping -- an asset without utilization is a sleeping potential.

Aset nganggur itu bukan aman, itu boros.

Kolaborasi juga perlu diperluas ke luar pemerintahan, di mana dunia usaha harus ditempatkan sebagai strategic partner, bukan sekadar pihak yang diharapkan kasih CSR. CSR bisa jadi catalyst for development kalau diarahkan ke persoalan pembangunan yang nyata, misalnya ketika UMKM bisa dikoneksikan sama supply chain perusahaan, pelatihan tenaga kerja bisa disesuaikan sama kebutuhan industri, dan potensi gampong bisa dikembangkan bersama dunia usaha. Dengan begitu, CSR gak lagi sekadar charity, tapi jadi bagian dari development ecosystem yang lebih besar.

Pada akhirnya, perubahan paradigma pembangunan bukan cuma soal ganti dokumen perencanaan -- it is about changing the way we think. Kita perlu berani bertanya lagi, apakah program yang dirancang sungguh menjawab masalah, apakah anggaran yang dialokasikan menghasilkan value, apakah proyek yang dibangun punya pengguna dan pengelola, apakah koordinasi antarpemerintah menghasilkan sinergi, dan yang paling penting, apakah kehidupan masyarakat sungguh berubah. 

Sebab planning is not about making more plans, planning is about making better things happen. Perencanaan harus jadi bridge yang menghubungkan data dengan kebijakan, kebijakan dengan program, program dengan anggaran, anggaran dengan hasil, dan hasil dengan perubahan kehidupan masyarakat, sehingga ukuran keberhasilan bukan lagi semata-mata berapa banyak program dilaksanakan, tapi seberapa besar masalah bisa diselesaikan dan seberapa cepat indikator kesejahteraan bergerak.

Masyarakat tidak butuh lebih banyak seremoni pembangunan. Mereka butuh jalan yang membuka akses ekonomi, sekolah yang benar-benar meningkatkan kualitas manusia, fasilitas kesehatan yang sungguh digunakan, UMKM yang benar-benar naik kelas, lapangan kerja yang sungguh tersedia, dan pendapatan yang benar-benar meningkat -- people don't need more bureaucracy, people need more impact.

Rakyat tidak minta seremoni, minta hasil. Karena itu, Aceh perlu bergerak dari fragmented planning menuju collaborative planning, dari budget oriented menuju impact oriented, dari working in silo menuju working as one ecosystem, dan dari government as player menuju government as orchestrator.

Aceh tidak kekurangan potensi, tidak kekurangan sumber pembiayaan, dan tidak kekurangan aktor pembangunan. Yang perlu kita upgrade adalah peran pemerintah itu sendiri, dari sekadar pelaksana program jadi orchestrator yang menyatukan arah, data, dan sumber daya dari semua pihak -- pusat, provinsi, kabupaten/kota, gampong, dunia usaha, dan masyarakat, different roles, but they must move in one direction. Dan kayak pesan yang selalu terngiang dari lagu itu, kalau belum berhasil sekarang, bukan berarti gagal selamanya. 

Selama kita terus berikhtiar, terus memperbaiki cara kerja, dan gak berhenti di satu titik kegagalan, hasil itu cepat atau lambat bakal sampai juga ke masyarakat yang sudah lama menantikannya. Biar kita usahakan lagi, bukan dengan cara yang sama, tapi dengan pemerintah yang lebih berperan sebagai konduktor pembangunan, bukan sekadar salah satu pemainnya.

Kalau belum sekarang, ya nanti. Yang penting jangan berhenti usaha.

Government as Orchestrator. From Potential to Progress. [**]

Penulis: Khairul Ridha (Perencana Muda di Bappeda Aceh)