Dampak Perang Iran–Israel: Seberapa Aman Ekonomi Indonesia?

 Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si. Guru Besar Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Syiah Kuala. Foto: doc Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Opini - Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 lalu telah mengubah peta geopolitik global dalam sekejap. Operasi militer yang diberi sandi Operation Epic Fury ini tidak hanya memicu serangan balasan dari Teheran, tetapi juga ancaman penutupan Selat Hormuz jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Dalam hitungan jam, harga minyak mentah global melonjak, pasar keuangan bergolak, dan dunia bersiap menghadapi volatilitas ekstrem. Bagi Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer dari Timur Tengah, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita terdampak, melainkan seberapa siap ekonomi kita menghadapi badai ini? Seberapa aman ekonomi Indonesia di tengah pusaran perang Iran-Israel?

Tiga Saluran Transmisi Dampak

Ekonomi Indonesia tidak akan terkena tembakan atau rudal, tetapi ia akan terkena "gempuran" melalui tiga saluran transmisi utama: sentimen risiko global (risk-off), lonjakan harga minyak, dan gejolak pasar keuangan. Dampak ini sudah mulai terasa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan di tengah aksi jual investor asing. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran Rp16.800 per dolar AS, kini merangkak naik menuju level psikologis Rp17.000.

Namun, yang paling krusial adalah faktor energi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari 2026, impor minyak dan gas (migas) Indonesia dari Timur Tengah masih berjalan normal. Arab Saudi tercatat sebagai pemasok terbesar dengan nilai 267,4 juta dolar AS, disusul Uni Emirat Arab sebesar 200,6 juta dolar AS. Artinya, secara langsung, ketergantungan Indonesia pada Iran memang kecil. 

Namun, masalahnya bukan pada satu negara, melainkan pada jalur distribusi. Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, pasokan dari seluruh kawasan Teluk akan terganggu. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah. Dalam simulasi Kementerian Keuangan, harga minyak di level 92 dolar AS per barel pun masih bisa dikendalikan, tapi bagaimana jika menembus 120 dolar AS?.

Fundamental Kokoh di Tengah Badai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gejolak global belum mengguncang stabilitas keuangan RI. Menurutnya, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario lonjakan harga minyak. "Saya sudah hitung (harga minyak mentah) sampai 92 dolar AS per barel pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi enggak ada masalah," ujarnya. Keyakinan serupa disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Berdasarkan stress test Kemenkeu, meski konflik memburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih bertahan di atas 5 persen, bahkan mendekati 5,4 persen.

Lalu, dari mana sumber ketahanan ini? Jawabannya ada pada struktur ekonomi kita. Purbaya menjelaskan bahwa kontribusi permintaan domestik mencapai sekitar 90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama masyarakat masih belanja dan pemerintah masih membelanjakan anggaran, roda ekonomi akan terus berputar. 

Ini adalah "peredam kejut" alami yang tidak dimiliki oleh negara-negara kecil yang sangat bergantung pada ekspor. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga disebut sebagai motor baru penggerak investasi, sehingga pemerintah bisa lebih fokus menjaga konsumsi dan belanja masyarakat.

Strategi Antisipasi: Dari Diversifikasi hingga Diplomasi

Pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengumpulkan para mantan presiden, wakil presiden, dan pimpinan partai politik untuk membahas langkah antisipatif. Ini menandakan bahwa negara menempatkan isu ini sebagai prioritas keamanan nasional.

Dari sisi teknis, setidaknya ada tiga jurus jitu yang disiapkan. Pertama, diversifikasi pasokan energi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membuka opsi untuk mengimpor minyak dari luar Timur Tengah. PT Pertamina telah memiliki nota kesepahaman dengan perusahaan-perusahaan energi AS seperti Chevron dan ExxonMobil. Bahkan, opsi impor dari Rusia pun terbuka lebar. Kedua, penguatan penerimaan negara. 

Purbaya menegaskan bahwa menjaga "kebocoran" pajak dan bea cukai menjadi strategi utama untuk menjaga kesehatan fiskal. Ketiga, stabilisasi pasar. Bank Indonesia diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan dan siap melakukan intervensi ganda di pasar valas dan obligasi untuk menjaga rupiah di bawah batas psikologis.

Skenario Masa Depan: Antara Peluang dan Ancaman

Para pengamat sepakat bahwa durasi konflik adalah variabel kunci. Jika perang hanya berlangsung singkat, hitungan hari, maka dampaknya akan terbatas pada gejolak sementara. IHSG mungkin terkoreksi 2-4 persen, dan rupiah akan merangkak naik, namun tidak akan mengganggu target pertumbuhan. Bahkan, ada potensi peluang. Ketika investor global melakukan aksi flight to quality (berlari ke aset aman), yield obligasi AS turun, dan hal ini justru bisa memicu arus modal masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi .

Namun, skenario buruknya adalah jika konflik berkepanjangan. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS lebih dari sebulan, beban subsidi akan membengkak hingga Rp50 triliun-Rp80 triliun. Defisit APBN akan melebar, inflasi bisa terdorong kembali ke atas 4 persen, dan daya beli kelas menengah akan tergerus. Dalam skenario sangat ekstrem, pertumbuhan ekonomi bisa terancam.

Kesimpulan: Waspada, Tapi Jangan Panik

Jadi, seberapa aman ekonomi Indonesia? Jawabannya: cukup aman dalam jangka pendek, namun perlu kewaspadaan tinggi dalam jangka menengah. Pemerintah telah membangun bantalan yang kokoh. Fundamental domestik kita kuat, cadangan devisa memadai, dan instrumen fiskal-moneter siap digerakkan. Data BPS dan pernyataan para menteri membuktikan bahwa hingga awal Maret 2026, arus perdagangan dan stabilitas keuangan masih terjaga .

Perang di Timur Tengah memang terjadi ribuan kilometer dari Jakarta, tapi dampaknya terasa di SPBU, di pasar modal, dan di kalkulasi anggaran negara. Krisis ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah sikap panik, melainkan kepemimpinan kebijakan yang cepat, terkoordinasi, dan komunikasi yang transparan kepada publik.

Kita tidak bisa mengendalikan konflik di Timur Tengah. Kita hanya bisa mengendalikan respons kita. Dan sejauh ini, Indonesia menunjukkan bahwa kita telah belajar banyak dari krisis-krisis sebelumnya. Jika badai ini dapat dilewati dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan keluar sebagai salah satu ekonomi yang paling tangguh di kawasan. Sebaliknya, jika lengah, bukan hanya pertumbuhan yang terancam, tetapi juga stabilitas itu sendiri. Ketahanan ekonomi, sekali lagi, bukan dibangun saat badai datang, melainkan dari kesiapan kita hari ini.

Penulis: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si. Guru Besar Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Syiah Kuala