DIALEKSIS.COM | Opini - Pidato Presiden Prabowo Subianto di panggung KTT ke-23 ASEAN-India di Manila, Filipina, Selasa (17 November 2026), kembali membangkitkan ingatan lama masyarakat pesisir paling barat Sumatra. Di hadapan para pemimpin kawasan, Prabowo menegaskan rencana Indonesia dan India menghubungkan Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar.
Tujuannya terdengar sangat menjanjikan. Membuka pasar baru, menciptakan lapangan kerja, dan memakmurkan warga pesisir. Dia juga mengingatkan bahwa Samudra Hindia telah menjadi jembatan peradaban dan perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dan India selama berabad-abad.
Di atas panggung diplomasi, narasi itu terdengar gagah perkasa. Namun, bagi publik Aceh yang merawat ingatan, janji konektivitas Sabang-Andaman terasa seperti piringan hitam lama yang diputar ulang dengan pengeras suara baru.
Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum istilah "Indo-Pacific" dan "transshipment" masuk dalam kamus diplomasi modern, Kesultanan Aceh Darussalam sudah membuktikan keperkasaan maritimnya. Pada abad ke-16 dan ke-17, kapal-kapal niaga Aceh rutin membelah ganasnya Samudra Hindia menuju Gujarat, di pesisir barat India.
Hubungan dagang itu hidup, berdaulat, dan saling menguntungkan. Aceh mengirim lada, kapur barus, serta hasil bumi terbaiknya. Sebagai imbal balik, Gujarat memasok kain tekstil bermutu tinggi, porselen, hingga jaringan ulama dan cendekiawan yang memperkaya khazanah keilmuan di Serambi Makkah.
Kala itu, Aceh memegang kunci utama pintu masuk Selat Malaka. Pelabuhan-pelabuhan Aceh berdenyut kencang oleh transaksi riil. Tak ada kapal dagang yang berlayar hanya untuk sekadar seremoni, lalu menghilang.
Mari bandingkan kejayaan era Kesultanan Aceh dengan potret modern kita, delapan tahun silam sambil menyeruput kopi pahit. Pada 2018, wacana konektivitas Aceh–Andaman sempat membuat sebagian elite berbunga-bunga, meski banyak publik yang skeptis.
Akhir Desember 2018, sebuah kapal motor kayu bernama "KM Aceh Millennium" dilepas dengan penuh khidmat dari Pelabuhan Malahayati menuju Port Blair, Andaman. Tali jangkar dilepas langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al-Haythar.
Kadin yang dinakhodai Muzakir Manaf alias Mualem ikut membidani ekspedisi perdana tersebut. Muatannya berupa sampel sayuran segar, kopi, mie instan, hingga contoh batu kerikil. Namun, apa yang terjadi setelah kapal itu bersandar di Port Blair pada awal Januari 2019? Sepi. Jalur itu mati suri tanpa kabar kelanjutan.
Ekspedisi pionir itu rupanya memegang teguh prinsip "sekali seumur hidup". Kapalnya berangkat membawa segudang harapan, tetapi pulangnya membawa keheningan yang panjang. Jangankan menyaingi pelabuhan besar di Selat Malaka, seperti Belawan, kapal kayu pengangkut sayuran itu pun tak pernah memiliki jadwal pelayaran kedua.
Kini, Mualem sudah menduduki kursi Gubernur Aceh, sementara Prabowo memegang tampuk kepemimpinan nasional. Mereka berdua sahabat akrab meski dulu pernah berseberangan ketika Aceh didera konflik bersenjata.
Wacana Sabang-Andaman pun kembali dihangatkan. Pertanyaannya sederhana. Apakah kali ini kapal dagang kita akan berlayar bolak-balik secara rutin, atau hanya sekadar berganti ukuran kapal untuk seremoni yang serupa? Kemudian, sunyi lagi seperti delapan tahun lalu.
Peluang dan Tantangan
Secara geografis, gagasan menyambungkan Sabang dan Andaman-Nicobar memang sangat masuk akal. Itu sudah dibuktikan fakta sejarah. Jarak Sabang ke titik terdekat di Kepulauan Nicobar kurang dari 150 kilometer. Jauh lebih dekat ketimbang perjalanan darat dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe.
Kawasan Selat Malaka dan Samudra Hindia adalah urat nadi perdagangan serta jalur distribusi energi dunia. Jika konektivitas ini terwujud, kedua negara akan memetik keuntungan strategis. India mendapat jalur pasok logistik yang cepat dan murah untuk memenuhi kebutuhan warga di Kepulauan Andaman-Nicobar, tanpa harus mengirimnya ribuan kilometer dari daratan utama India.
Bagi Aceh, peluang ekonominya jauh lebih nyata. Aceh bisa memosisikan diri sebagai dapur logistik bagi kepulauan tersebut. Sayuran dari dataran tinggi Gayo, hasil perikanan tangkap, hingga material konstruksi dari Aceh memiliki pasar yang sangat dekat. Selain itu, rute wisata kapal pesiar (cruise) dari Andaman berpeluang besar singgah dan menghidupkan pariwisata bahari di Sabang dan Aceh.
Meski demikian, peluang di atas kertas sering kali tersandung kerikil tajam di lapangan. Sedikitnya ada tiga pekerjaan rumah mendesak yang harus diselesaikan agar proyek ini tak kembali jadi monumen wacana yang akan kembali digaungkan saat konferensi tingkat tinggi.
Pertama, kepastian rantai pasok dan muatan balik. Pelayaran komersial bukan bus pariwisata. Pengusaha kapal akan merugi jika berangkat penuh dari Aceh, tetapi pulang dengan palka kosong dari Andaman. Pemerintah dan pelaku bisnis harus memetakan komoditas apa yang bisa dibeli Aceh dari Andaman-Nicobar agar arus logistik bergerak dua arah.
Kedua, pembenahan birokrasi pelabuhan. Status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selama ini kerap terjebak tumpang tindih kewenangan antara pusat, BPKS, dan pemerintah daerah. Tanpa kepastian regulasi dan kemudahan layanan kepabeanan, investor hanya akan datang untuk sekadar survei lalu pulang tanpa menanamkan modal.
Ketiga, kecerdasan menjaga keseimbangan geopolitik. Bagi India, Andaman-Nicobar adalah pangkalan komando militer terpadu yang sangat vital di Samudra Hindia. Indonesia harus teguh menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengunci kerja sama Sabang murni pada sektor ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Weh tak boleh terseret ke dalam pusaran rivalitas militer negara-negara besar.
Sejarah telah membuktikan bahwa leluhur orang Aceh sanggup menaklukkan Samudra Hindia hingga ke Gujarat hanya dengan kapal layar kayu. Hari ini, dengan teknologi maritim modern dan dukungan penuh dari Pemerintah Jakarta, alasan kegagalan mestinya sudah tidak relevan lagi.
Masyarakat Aceh tak lagi membutuhkan seremoni pelepasan kapal sampel atau penandatanganan nota kesepahaman yang tebalnya mengalahkan kitab suci. Yang dinanti rakyat adalah kesibukan di pelabuhan, kapal kargo rutin bersandar, serta perputaran ekonomi benar-benar terasa dalam kantong petani dan nelayan Aceh.[**]
Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis)