DIALEKSIS.COM | Opini - Membicarakan Tengku Hasan M. di Tiro yang akrab dipanggil Hasan di Tiro hari ini bukan berarti mengajak Aceh kembali ke masa lalu. Sebaliknya, membaca pemikirannya penting untuk memahami bagaimana sejarah membentuk Aceh hari ini.
Hasan di Tiro merupakan tokoh kontroversial, tetapi justru karena itu pemikirannya perlu dikaji secara kritis. Ia bukan hanya tokoh politik dan pejuang, melainkan pemikir yang membangun gagasannya melalui sejarah, identitas, nasionalisme, Islam, dan pengalaman politik Aceh.
Pemikiran Tengku Hasan M. di Tiro tidak berhenti pada 4 Desember 1976 sejak Aceh Merdeka diproklamasikan di gunung halimon Pidie. Pemikirannya mengalami proses panjang, dalam tesis saya di Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul Pemikiran Nasionalisme Tengku Hasan M. di Tiro 1965-2005, yang dimuat di Digital Library UIN Sunan Kalijaga tahun 2024, saya menelusuri perkembangan pemikirannya sejak 1965 hingga perdamaian antara GAM dan Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme Hasan di Tiro tidak muncul tiba-tiba ketika GAM diproklamasikan. Ia tumbuh melalui pergulatan sejarah, politik, ekonomi, identitas, kekecewaan, aspirasi, ideologi, dan kepentingan. Pada masa awal, Hasan di Tiro merupakan bagian dari nasionalisme Indonesia dan pernah menaruh harapan terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat, termasuk Aceh.
Pemikiran tersebut dapat ditelusuri dalam sejumlah karyanya, antara lain Atjeh Bak Mata Donja, The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro, dan Indonesian Nationalism: A Western Invention to Subvert Islam and to Prevent Decolonization of the Dutch East Indies. Dalam karya-karya tersebut, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi menjadi dasar untuk membangun kesadaran identitas dan nasionalisme.
Dalam artikel saya berjudul “Islam dan Etnonasionalisme Teungku Hasan Muhammad Tiro untuk Perjuangan Aceh Merdeka 1976-1998”, menunjukkan bahwa sejarah dan kebudayaan Aceh menjadi basis penting dalam pembentukan identitas melalui nasionalisme Aceh. Islam juga menjadi unsur penting dalam konstruksi pemikiran tersebut. Karena itu, nasionalisme Hasan di Tiro tidak cukup dibaca hanya sebagai persoalan separatisme, tetapi juga sebagai fenomena intelektual yang berkaitan dengan sejarah, identitas, agama, dan pengalaman kolektif masyarakat Aceh.
Namun, sejarah tidak boleh dibaca secara romantis. Hasan di Tiro harus ditempatkan dalam konteks zamannya. Relevansi pemikirannya hari ini bukan berarti seluruh gagasannya harus diterima tanpa kritik. Tugas generasi sekarang adalah mengambil pelajaran dari pemikirannya dan mengujinya dengan realitas Aceh masa kini.
Pertama, perdamaian. Konflik Aceh meninggalkan luka panjang. Perdamaian Helsinki merupakan titik balik sejarah yang memberikan kesempatan kepada Aceh untuk mengubah energi konflik menjadi energi pembangunan. Pelajaran pentingnya adalah bahwa persoalan ketidakadilan harus diselesaikan melalui politik, dialog, dan mekanisme demokratis, bukan kekerasan.
Kedua, otonomi khusus. Perdamaian Helsinki melahirkan perubahan mendasar dalam hubungan Aceh dan pemerintah pusat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam tesis saya, perubahan ini dapat dibaca sebagai pergeseran dari nasionalisme Aceh yang sebelumnya bersifat nonkooperatif menuju nasionalisme integratif. Identitas dan kekhususan Aceh memperoleh ruang artikulasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsep nasionalisme integratif penting bagi Aceh hari ini. Aceh tidak harus kehilangan identitasnya untuk menjadi bagian dari Indonesia. Sejarah, adat, bahasa, Islam, dan kebudayaan Aceh dapat tetap hidup sekaligus menjadi kekuatan dalam kehidupan kebangsaan. Menjadi Aceh dan menjadi Indonesia tidak harus ditempatkan sebagai dua identitas yang saling bertentangan.
Ketiga, identitas dan pendidikan. Hasan di Tiro mengingatkan bahwa identitas memiliki kekuatan politik. Namun, identitas Aceh harus diarahkan secara produktif untuk membangun pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan masyarakat. Generasi muda juga harus mengenal Hasan di Tiro secara objektif: mengapa ia muncul, apa yang ia pikirkan, mengapa konflik terjadi, dan bagaimana perdamaian dicapai. Sejarah tidak boleh hanya melahirkan pemujaan atau penolakan, tetapi harus menjadi ruang dialog dan pembelajaran.
Keempat, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Jika dahulu ketidakadilan ekonomi menjadi bagian dari kritik terhadap hubungan Aceh dan pemerintah pusat, maka hari ini pertanyaannya adalah bagaimana kewenangan yang dimiliki Aceh menghasilkan kesejahteraan. Setelah perdamaian, perjuangan Aceh tidak lagi cukup didefinisikan melalui pertanyaan tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan. Otonomi khusus akan kehilangan makna jika tidak menghasilkan pendidikan berkualitas, ekonomi kuat, lapangan kerja, pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih.
Kelima, generasi muda. Hasan di Tiro menggunakan sejarah sebagai sumber pemikiran politik. Generasi muda Aceh dapat mengambil pelajaran dari keberanian intelektual tersebut tanpa harus mengikuti seluruh kesimpulannya. Yang perlu diwarisi adalah keberanian membaca sejarah, berpikir kritis, dan membangun masa depan dengan pengetahuan.
Aceh membutuhkan generasi yang tidak hanya pandai berbicara tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menciptakan kejayaan baru. Jika generasi terdahulu memperjuangkan masa depan Aceh melalui jalan yang mereka pilih, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab memperjuangkannya melalui ilmu pengetahuan, integritas, inovasi, dan kerja nyata. Setelah perdamaian, tugas terbesar kita bukan lagi memenangkan pertentangan, tetapi memenangkan masa depan.
Pada akhirnya, relevansi Hasan di Tiro hari ini bukan terletak pada ajakan mengulang konflik, melainkan pada kemampuan memahami akar persoalan yang pernah melahirkan konflik: identitas, keadilan, kesejahteraan, pendidikan, dan hubungan pusat-daerah.
Hasan di Tiro adalah bagian dari sejarah Aceh yang tidak mungkin dihapus. Namun, sejarah tidak boleh menjadi penjara bagi masa depan. Aceh telah melewati konflik, perdamaian, dan perubahan politik. Tugas generasi sekarang adalah menjadikan seluruh pengalaman tersebut sebagai modal membangun Aceh yang berpendidikan, sejahtera, bermartabat, dan tetap kuat identitasnya dalam bingkai Indonesia.
Karena itu, pesan untuk generasi muda Aceh sederhana: kenali sejarahmu, pahami identitasmu, kuasai ilmumu, jaga perdamaianmu, dan bangun masa depanmu. Jangan hidup hanya untuk mengulang masa lalu. Jadilah generasi yang mampu mengambil hikmah dari sejarah, berdamai dengan masa lalu, dan berani menulis babak baru perjalanan Aceh.
Sebab, masa depan Aceh berada di tangan generasi muda yang sedang belajar, membaca, berpikir, dan mempersiapkan diri. Dari merekalah kita berharap lahir pemimpin-pemimpin baru yang mampu membawa Aceh berdiri tegak dengan identitasnya, dengan keislamannya, dengan kebudayaannya, dan dengan kontribusinya bagi bangsa Aceh. [**]
Penulis: Teuku Avicenna Al Maududdy, M.Hum (Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh)