Senin, 23 November 2026
Beranda / Opini / Keteladanan Politik, antara Kesetiaan dan Nurani

Keteladanan Politik, antara Kesetiaan dan Nurani

Minggu, 22 November 2026 11:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Penulis :
Rajuddin

Prof. Dr. dr. Rajuddin, SpOG(K)., Subsp.FER., FISOG, Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Ketua IKA UNDIP Aceh, dan Wakil Ketua ICMI Orwil Aceh. Foto: doc Dialeksis


DIALEKSIS.COM | Opini - Belakangan ini saya sering bertanya pada diri sendiri: ke mana perginya teladan dalam politik kita? Apakah orang jujur memang makin langka, atau sistem politik kita tidak lagi memberi mereka tempat untuk bertahan? Pertanyaan itu terasa semakin mendesak ketika kesetiaan kepada tokoh, kelompok, dan partai mengalahkan keberanian membela yang benar.

Kita sudah terlalu sering menyaksikan pola yang sama. Seorang kader membela tokohnya mati-matian meski kesalahannya sudah terang, sementara rekannya yang berani bersuara justru disingkirkan atau dicap pembelot. Orang lalu belajar bahwa diam lebih aman daripada jujur.

Politik ada untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Persaingan, perbedaan pendapat, tawar-menawar, dan kompromi adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Masalah muncul ketika orang berkompromi untuk membenarkan penyimpangan dan menempatkan kesetiaan di atas kejujuran.

Menurut saya, krisis keteladanan tidak cukup dijelaskan dengan menyalahkan moral individu. Lembaga, budaya organisasi, dan cara kekuasaan bekerja turut menentukan apakah seseorang mampu menjaga integritasnya. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. 

Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." Ayat itu memuat dua pegangan, yaitu amanah dan keadilan. 

Amanah menuntut pemegang wewenang untuk menggunakan kuasanya dengan penuh tanggung jawab. Keadilan menuntut setiap keputusan bebas dari keberpihakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya berlaku bagi siapa pun yang memikul jabatan publik, dari kepala desa sampai anggota dewan.

Pada ayat 135 surah yang sama, Allah memerintahkan orang beriman menegakkan keadilan, sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Surah Al-Ma'idah ayat 8 menambahkan larangan untuk berlaku tidak adil karena kebencian kepada suatu kaum. Bagi politisi, pesannya terang. Kedekatan tidak boleh menjadi alasan membela yang salah, dan permusuhan tidak boleh menjadi alasan menzalimi lawan.

Rasulullah SAW memberi pedoman yang relevan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2444, beliau memerintahkan kita menolong saudara, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat lalu bertanya bagaimana cara menolong orang yang zalim. Rasulullah menjawab, "Cegahlah ia dari kezalimannya.

Hadis ini mengubah cara kita memahami loyalitas. Kader yang setia justru berani menasihati, mengkritik, dan mengingatkan pemimpinnya ketika sebuah kebijakan berpotensi merugikan rakyat. Kesetiaan semacam ini lebih sulit dijalani karena menuntut kesiapan untuk menjauhi kawan sendiri. 

Dalam riwayat Al-Bukhari nomor 7145 dan Muslim nomor 1840, Rasulullah menegaskan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang makruf. Perintah yang keliru tidak menjadi benar hanya karena keluar dari mulut penguasa.

Riset ilmu sosial memperlihatkan hal serupa. Brown, Treviño, dan Harrison (2005) menunjukkan bahwa anggota organisasi belajar etika dari teladan, komunikasi nilai, dan konsistensi perilaku pemimpinnya. Pemimpin yang terbiasa menerima kritik menumbuhkan budaya keterbukaan. 

Lingkungan yang lebih menghargai kepatuhan ketimbang kejujuran membuat orang enggan bersuara. Troels dalam The Journal of Politics (2020) menemukan bahwa warga di tiga negara yang ia teliti ingin wakilnya mengikuti hati nurani dan kepentingan konstituen. Kesenjangan tersebut melemahkan kepercayaan publik terhadap politikus.

Studi Niklasson dkk. dalam Party Politics (2025) terhadap 1.165 politikus Swedia mempertajam gambaran itu. Hanya sekitar separuh pelanggaran yang disaksikan dilaporkan. Loyalitas partai yang kuat dapat menghambat keberanian untuk mengungkap penyimpangan dan kesetiaan terhadap organisasi.

Untuk konteks Indonesia, Eryanto dkk dalam International Journal of Public Leadership (2022) meneliti dampak intervensi politik terhadap kredibilitas kepemimpinan etis di lembaga publik. Berdasarkan 42 wawancara, mereka menemukan bahwa dukungan politik dalam pengisian jabatan strategis membuka konflik kepentingan dan menggerus independensi lembaga. 

Kita membutuhkan pengangkatan pejabat berbasis kompetensi, pengawasan yang independen, dan pertanggungjawaban yang transparan. Graham dan Svolik dalam American Political Science Review (2020) mendapati sebagian pemilih Amerika Serikat dalam eksperimen mereka rela mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan partisan. 

Akan tetapi, Broockman dkk dalam American Journal of Political Science (2023) menunjukkan bahwa meredakan polarisasi afektif tidak serta-merta memperkuat kepatuhan pada norma demokrasi ataupun akuntabilitas politik. Meredam permusuhan politik harus disertai pembenahan sistem insentif, pengawasan, dan pendidikan politik.


Kepemimpinan dalam Islam

Al-Qur'an mengecam keras orang yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan, sebagaimana termaktub dalam Surah As-Saff ayat 2–3. Peringatan itu terasa dekat dengan politik kita yang gemar menjadikan kejujuran, keadilan, dan pengabdian sebagai slogan kampanye, lalu lupa mewujudkannya dalam keputusan. 

Teladan tidak lahir dari pidato yang memukau. Kita melihatnya ketika seseorang tetap memegang prinsip walau harus kehilangan dukungan atau menanggung ongkos politik. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829). 

Dari sisi kajian demokrasi, Larreguy dan Raffler dalam Annual Review of Political Science (2025) menyoroti rantai akuntabilitas antara pemilih, politikus, dan birokrasi. Menurut mereka, pengaruh media digital dan polarisasi terhadap akuntabilitas itu berbeda-beda, bergantung pada konteks kelembagaan.

Karena itu, pembenahan politik menuntut pendidikan etika, demokrasi internal partai, perlindungan bagi pelapor pelanggaran, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kritik pun harus berpijak pada bukti, sesuai dengan prinsip tabayun dalam Surah Al-Hujurat ayat 6.

Pemilih juga memikul sebagian tanggung jawab itu. Selama kita terus memberikan suara kepada politisi yang setia pada patron tetapi mengabaikan janji, partai tidak punya alasan untuk berubah. Sebaliknya, ketika publik menghargai politisi yang berani berbeda pendapat demi kebenaran, keberanian semacam itu akan mendapat tempat.

Saya yakin orang berintegritas masih banyak di panggung politik kita. Tugas kita bersama adalah membangun lingkungan yang memungkinkan mereka bertahan pada prinsip tanpa harus meninggalkan tanggung jawab publik. Politik memang butuh kompromi. 

Kepentingan boleh dirundingkan, sedangkan kejujuran, keadilan, dan amanah harus tetap menjadi pijakan. Kesetiaan seorang negarawan diukur dari keteguhannya menjaga kebenaran saat kekuasaan mengujinya, bukan dari seberapa lama ia mampu mempertahankan kekuasaan.

Penulis: Prof. Dr. dr. Rajuddin, SpOG(K)., Subsp.FER., FISOG, Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Ketua IKA UNDIP Aceh, dan Wakil Ketua ICMI Orwil Aceh. (email:rajuddin@usk.ac.id)

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI