Herry Sunanda Pemuda Abdya dan Kader Partai Aceh. Foto: dok pribadi

DIALEKSIS.COM | Opini - Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dalam beberapa aspek pembangunan, namun masih menghadapi tantangan signifikan. Analisis komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika pembangunan di Abdya dan merumuskan strategi yang efektif.

Penurunan angka kemiskinan di Abdya dari 16,34% pada 2022 menjadi 15,44% pada 2023 menunjukkan progress positif. Teori pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh ekonom seperti Amartya Sen menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun ada penurunan, angka kemiskinan 15,44% masih di atas rata-rata nasional. 

Ini mengindikasikan perlunya penerapan strategi "pro-poor growth" yang lebih intensif, seperti yang diajukan oleh Martin Ravallion, dengan fokus pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan UKM.

Kondisi nyata di Abdya tren penurunan stunting dari 10,5% di Januari menjadi 8,8% di Juni 2023 adalah pencapaian positif yang sejalan dengan teori "1000 Hari Pertama Kehidupan". Teori ini, yang dipopulerkan oleh UNICEF, menekankan pentingnya nutrisi dan perawatan kesehatan pada periode kritis awal kehidupan. 

Fakta bahwa jumlah balita stunting berkurang 78 orang dalam sebulan menunjukkan efektivitas program pemerintah Abdya dalam edukasi gizi dan peningkatan akses pangan bergizi. Namun, untuk mencapai target WHO yaitu menurunkan stunting hingga di bawah 5%, diperlukan intensifikasi program dan kolaborasi lintas sektor.

Hal lain perlu diperhatikan yakni permasalahan infrastruktur di Abdya, seperti jalan pertanian yang sering terendam banjir, mencerminkan kesenjangan antara teori pembangunan berkelanjutan dan realitas di lapangan. 

Konsep "build back better" yang diusung oleh PBB menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana. Abdya perlu mengadopsi pendekatan ini dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim setempat dalam perencanaan infrastruktur.

Belum lagi lemahnya pengawasan galian C, terutama di kawasan terlarang seperti bawah bendungan dan irigasi, menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi. Teori good governance yang dikembangkan oleh World Bank menekankan pentingnya penegakan hukum dan transparansi. Untuk mengatasi ini, Abdya perlu menerapkan sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, seperti yang disarankan dalam konsep "community-based monitoring".

Potensi pengembangan industri CPO di Abdya sejalan dengan teori keunggulan komparatif David Ricardo. Namun, realitasnya pengembangan industri ini masih terhambat oleh berbagai faktor. Penerapan konsep "industrial cluster" yang dikembangkan oleh Michael Porter dapat menjadi solusi, dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Gagasan menjadikan Abdya sebagai kabupaten satelit ekonomi selaras dengan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) François Perroux. Pengembangan Teluk Surin sebagai pusat ekonomi dan pariwisata dapat menjadi katalis pertumbuhan. Ini sejalan dengan konsep pengembangan wilayah berbasis potensi lokal yang dikemukakan oleh John Friedmann. Implementasinya membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai pemuda Abdya dan politikus Partai Aceh, saya meyakini bahwa pemahaman mendalam terhadap teori pembangunan dan realitas lapangan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Pendekatan "evidence-based policy making" yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan OECD harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. 

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan prinsip-prinsip pembangunan modern, Abdya dapat menjadi model pembangunan yang sukses di Aceh, mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Herry Sunanda Pemuda Abdya dan Kader Partai Aceh