Rabu, 18 November 2026
Beranda / Opini / Menagih Hasil Investigasi Dugaan Pungli Bantuan Modal Usaha BMA

Menagih Hasil Investigasi Dugaan Pungli Bantuan Modal Usaha BMA

Selasa, 17 November 2026 19:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Penulis :
Firdaus Mirza Nusuary

Firdaus Mirza Nusuary, M.A. Akademisi dan dosen di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (FISIP USK). Foto: doc Dialeksis


DIALEKSIS.COM | Opini - Ada sesuatu yang lebih serius daripada sekadar dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan modal usaha Baitul Mal Aceh (BMA). Persoalannya menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diberi mandat mengelola dana umat. Ketika bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru diduga dipotong oleh oknum tertentu, yang terancam bukan hanya hak penerima manfaat, melainkan juga legitimasi moral lembaga itu sendiri.

Sudah lebih dari tiga bulan sejak Ketua BMA, Tgk. H. Muhammad Yunus M. Yusuf (Abon Yunus), menyampaikan pernyataan melalui akun Instagram resmi lembaga tersebut, Senin, 27 Juli 2026. Pernyataan itu merespons dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan modal usaha. BMA menyatakan akan melakukan investigasi. Namun, sampai hari ini, hasil pemeriksaan yang dijanjikan belum juga diketahui publik.

Di sinilah persoalan mulai menarik perhatian. Sebab, dalam urusan pelayanan publik, pernyataan melakukan investigasi tidak boleh menjadi kalimat penutup untuk meredam kegaduhan. Justru sejak pernyataan itu disampaikan, tanggung jawab lembaga semakin besar untuk membuktikan bahwa persoalan tersebut benar-benar ditangani.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga Kecamatan Madat, Aceh Timur, mengaku hanya menerima Rp500 ribu dari bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta. Ada selisih Rp4,5 juta yang menurut pengakuannya tidak sampai ke tangannya. Sebagian besar dana tersebut disebut-sebut diambil oleh oknum perantara setempat ketika proses pencairan berlangsung di bank.

Pengakuan itu tentu harus diperiksa secara objektif. Tidak tepat pula menjatuhkan kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, besarnya selisih antara nilai bantuan dan dana yang diterima merupakan persoalan serius. Ia tidak bisa diperlakukan sebagai keluhan biasa yang cukup dijawab dengan klarifikasi singkat.

Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini memperlihatkan persoalan relasi kuasa dalam distribusi bantuan sosial-ekonomi. Masyarakat penerima berada pada posisi yang relatif lemah. Mereka membutuhkan modal untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha, sementara proses administrasi, informasi, dan pencairan berada dalam kendali pihak lain.

Ketimpangan posisi semacam ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penerima bantuan yang tidak memahami prosedur, tidak memiliki akses informasi memadai, atau merasa khawatir kehilangan haknya dapat berada dalam situasi sulit ketika berhadapan dengan perantara yang memiliki pengaruh dalam proses pencairan.

Di sinilah dugaan pungli menjadi lebih dari sekadar persoalan uang. Ada kemungkinan berlangsungnya praktik penguasaan atas hak masyarakat melalui mekanisme distribusi yang seharusnya melindungi mereka.

Bantuan modal usaha semestinya menjadi instrumen pemberdayaan. Masyarakat didorong untuk mandiri, memperkuat ekonomi keluarga, dan mengembangkan kegiatan produktif. Akan tetapi, bagaimana mungkin pemberdayaan dapat berjalan apabila penerima justru harus berhadapan dengan dugaan pemotongan bantuan sebelum modal itu digunakan?

Jika dugaan tersebut terbukti, maka yang terjadi adalah ironi kelembagaan: program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat justru berpotensi melahirkan kerentanan baru.


Dana umat dan tanggung jawab kelembagaan

Persoalan ini menjadi semakin penting karena sumber dana bantuan berasal dari infak masyarakat. Dana tersebut bukan uang tanpa identitas sosial. Di dalamnya terdapat kepercayaan orang-orang yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

Karena itu, pengelolaan dana umat memiliki dimensi moral yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan urusan administrasi anggaran. Ada tanggung jawab sosial, etika kelembagaan, dan kewajiban mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipercayakan kepada pengelola.

BMA tentu tidak cukup hanya menyampaikan angka penyaluran dan dokumentasi kegiatan. Keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari berapa besar anggaran yang dicairkan atau berapa banyak penerima yang tercatat. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah bantuan benar-benar diterima secara utuh oleh orang yang berhak.

Pada tahap pertama, BMA menyalurkan bantuan sebesar Rp24,235 miliar kepada 4.847 penerima manfaat. Kemudian, pada tahap kedua, Rabu, 19 Agustus 2026, bantuan sebesar Rp7,92 miliar disalurkan kepada 1.584 penerima. Dengan demikian, total penyaluran mencapai Rp32,155 miliar untuk 6.431 penerima manfaat.

Angka ini bukan jumlah yang kecil. Justru semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pengawasan terhadap proses penyalurannya.

Ada perbedaan mendasar antara keberhasilan menyalurkan anggaran dan keberhasilan memastikan hak penerima terpenuhi. Laporan bahwa miliaran rupiah telah disalurkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses berlangsung tanpa penyimpangan.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah, apakah BMA telah melakukan verifikasi langsung kepada penerima manfaat? Apakah ada pencocokan antara nilai bantuan yang ditetapkan, nilai yang dicairkan di bank, dan jumlah yang benar-benar diterima masyarakat? Apakah tersedia saluran pengaduan yang aman bagi penerima yang mengalami pemotongan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya menjadi bagian dari evaluasi kelembagaan, bukan dianggap sebagai upaya menyerang institusi.


Investigasi tidak boleh berhenti di ruang internal

Pada 2 September 2026, jajaran BMA bersilaturahmi dengan Polda Aceh dan diterima langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan. Pertemuan tersebut berlangsung ketika dugaan penyimpangan penyaluran bantuan menjadi perhatian publik.

Namun, setelah pertemuan itu, masyarakat masih menunggu penjelasan mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut. Belum ada informasi terbuka yang memadai mengenai hasil investigasi, pihak yang telah dimintai keterangan, maupun langkah tindak lanjut yang ditempuh.

Tentu, tidak semua proses pemeriksaan harus dibuka secara terperinci kepada publik. Ada bagian yang perlu dijaga untuk kepentingan pemeriksaan dan perlindungan pihak-pihak terkait. Tetapi prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi mengenai perkembangan penanganan kasus.

BMA setidaknya dapat menyampaikan apakah investigasi telah selesai, apa temuan umumnya, apakah terdapat indikasi penyimpangan, dan apakah persoalan tersebut telah diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan. Jika tidak ditemukan bukti, hasil pemeriksaan juga harus diumumkan agar pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tidak terus berada dalam bayang-bayang tuduhan. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan persoalan menggantung tanpa kepastian.

Dalam perspektif sosiologi kelembagaan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan bahwa lembaga telah bekerja. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat dapat melihat hubungan yang jelas antara kewenangan, tanggung jawab, keterbukaan, dan konsekuensi atas setiap penyimpangan. Lembaga yang kuat bukan lembaga yang selalu membenarkan dirinya, melainkan lembaga yang bersedia diperiksa, dikritik, dan mempertanggungjawabkan tindakannya.


Jangan biarkan masyarakat menjadi korban birokrasi bantuan

Ada satu dimensi lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu posisi masyarakat penerima manfaat. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan penyaluran. Mereka adalah pelaku usaha kecil yang berharap bantuan tersebut dapat menjadi tambahan modal untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Bagi sebagian masyarakat, Rp5 juta bukan angka yang sederhana. Dana itu mungkin digunakan untuk membeli bahan dagangan, menambah peralatan, memperbaiki usaha, atau memenuhi kebutuhan produktif keluarga.

Jika benar ada pemotongan hingga Rp4,5 juta sebagaimana pengakuan warga Madat, maka dampaknya tidak berhenti pada kerugian nominal. Ada harapan ekonomi yang ikut terpotong. Ada kesempatan memperbaiki kehidupan keluarga yang mungkin tertunda.

Karena itu, investigasi tidak seharusnya hanya berorientasi menemukan siapa yang mengambil uang. BMA juga perlu memastikan apakah penerima yang dirugikan telah memperoleh pemulihan haknya. Jika terbukti terjadi pemotongan, pengembalian dana kepada penerima harus menjadi bagian dari penyelesaian, selain proses pertanggungjawaban terhadap pihak yang terlibat.

Ke depan, mekanisme penyaluran juga harus dibenahi. Penerima perlu memperoleh informasi tertulis mengenai besaran bantuan, prosedur pencairan, serta larangan memberikan potongan atau imbalan kepada perantara. Konfirmasi langsung kepada penerima setelah pencairan dapat menjadi instrumen pengawasan yang sederhana, tetapi penting.

BMA juga perlu membuka kanal pengaduan yang mudah diakses, melindungi identitas pelapor, dan memastikan tidak ada intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan keberatan.

Jangan sampai masyarakat yang seharusnya diberdayakan justru merasa takut ketika memperjuangkan haknya sendiri.


Menjaga amanah tidak cukup dengan simbol dan pernyataan

Aceh memiliki pengalaman panjang dalam membangun solidaritas sosial dan keagamaan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat merupakan modal sosial yang sangat berharga. Modal sosial ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia dibangun melalui keyakinan bahwa dana yang dihimpun atas nama kepentingan umat benar-benar dikelola untuk kepentingan mereka.

Ketika muncul dugaan penyimpangan, tanggung jawab lembaga bukan sekadar membantah atau menunggu kegaduhan mereda. Tanggung jawabnya adalah menjawab keraguan dengan fakta dan memperbaiki sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

Kita tidak sedang menghakimi BMA, apalagi menyimpulkan adanya keterlibatan institusi secara keseluruhan. Namun, publik berhak meminta pertanggungjawaban kepada lembaga yang mengelola dana masyarakat. Kritik semacam ini justru penting agar kepercayaan terhadap BMA tidak terus terkikis oleh ketidakjelasan.

Kini, ada beberapa hal yang layak ditagih kepada BMA: mana hasil investigasi yang dijanjikan sejak 27 Juli 2026? Apa tindak lanjut setelah pertemuan dengan Polda Aceh pada 2 September 2026? Apakah dugaan pemotongan telah diverifikasi langsung kepada penerima? Dan, jika terbukti ada penyimpangan, apakah hak masyarakat sudah dipulihkan?

Pertanyaan tersebut tidak berlebihan. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah lembaga, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat.

Jangan sampai bantuan yang diniatkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat justru menjadi ruang bagi tumbuhnya praktik percaloan dan penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, amanah tidak dapat diukur dari banyaknya program yang diumumkan, besarnya anggaran yang disalurkan, atau ramainya dokumentasi kegiatan. Amanah diuji justru ketika muncul dugaan penyimpangan dan lembaga dituntut memberikan jawaban.

BMA tidak cukup mengatakan bahwa investigasi sedang berjalan. Masyarakat membutuhkan kepastian, penerima membutuhkan perlindungan, dan publik membutuhkan transparansi.

Dana umat bukan milik perantara. Bantuan bukan ruang untuk mengambil keuntungan. Dan kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan diam.

Penulis: Firdaus Mirza Nusuary, M.A. Akademisi dan dosen di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (FISIP USK).

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI