Muhammad Putra Aprullah, M.Si, Guru MAN 1 Banda Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Opini - Setelah hampir dua bulan musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh sejak 26 November 2025, pemerintah dan masyarakat Aceh harus terus berbenah untuk menata kembali kehidupan yang porak-poranda dan menyisakan duka.
Musibah ini adalah cermin besar yang memantulkan kenyataan rapuhnya tata ruang ekosistem untuk wilayah yang berada pada jalur lempeng bumi, siklon, dan cincin api. Musibah ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk pendidikan Aceh.
Hari ini kita menyaksikan ruang belajar terendam, buku-buku rusak, dan ritme sekolah terhenti, pertanyaan mendasar pun mengemuka: Bagaimana kita menata kembali pendidikan Aceh setelah musibah ini berlalu?
Di tengah kepedihan musibah ini, kita perlu jujur dalam membaca data sebagai sarana untuk berbenah. Pencapaian akademik siswa di provinsi Aceh masih memerlukan perhatian serius. Rata-Rata hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa SMA /MA Tahun 2025 menempatkan Aceh di peringkat ke-31 dari 38 provinsi. Data ini bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk membangkitkan kesadaran kolektif.
Pendidikan tidak boleh terus berlayar dengan kompas yang kabur. Kita membutuhkan orientasi yang jelas berbasis data, keberanian berbenah, dan konsistensi kebijakan.
Namun, Aceh bukan tanpa modal untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2025 tercatat 76,23 dengan kategori pembangunan manusia tinggi dan berada di peringkat ke-11 nasional, sedikit di atas rata-rata IPM Indonesia (75,90).
Fakta ini menunjukkan Aceh memiliki fondasi yang baik. Artinya, persoalan Aceh bukan ketiadaan potensi, melainkan bagaimana potensi itu dikelola dan disinergikan agar berdampak nyata pada mutu pembelajaran.
Musibah banjir dan tanah longsong telah mengajarkan satu hal penting: ketahanan pendidikan tidak bisa berdiri hanya di atas bangunan fisik semata. Sekolah yang kuat bukan hanya tembok yang tinggi, melainkan ekosistem yang adaptif. Ketika bencana datang, pembelajaran harus tetap berjalan fleksibel, inklusif, dan berpihak pada peserta didik. Ini menuntut kesiapan kurikulum darurat, kapasitas guru yang tangguh, serta dukungan psikososial bagi siswa dan pendidik. Trauma pascabencana tidak boleh diabaikan; ia harus dipulihkan bersamaan dengan pemulihan akademik.
Memasuki era Society 5.0, tantangan pendidikan Aceh kian kompleks. Pendidikan tidak boleh berhenti pada literasi teknologi atau sekadar mengejar angka-angka capaian. Kita membutuhkan actual intelligence: kecerdasan berpikir kritis, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual, dan kecakapan mengendalikan teknologi secara bijak. Kecerdasan buatan harus menjadi alat, bukan tujuan. Teknologi harus memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya.
Di sinilah arah pembangunan pendidikan harus ditegaskan dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama, reorientasi mutu. Fokuskan kebijakan pada kualitas proses belajar -- bukan hanya kelulusan. Penguatan kompetensi guru, pembelajaran berbasis kearifan lokal (local wisdom), serta asesmen yang mendorong berpikir tingkat tinggi harus menjadi arus utama.
Dimensi kedua, ketahanan sistem. Pemerintah Aceh harus membangun protokol pendidikan tangguh bencana: sekolah aman, pembelajaran hibrida siap pakai, dan cadangan sumber belajar digital yang mudah diakses saat krisis.
Dimensi ketiga, keadilan akses. Bencana kerap memperlebar jurang kualitas pembelajaran. Siswa dari keluarga korban bencana rentan paling terdampak dari jurang kualitas pembelajaran. Dukungan perangkat belajar berbasis digital dan konektivitas harus diprioritaskan agar tak ada anak Aceh yang tertinggal hanya karena daerah dan keadaan terdampak bencana.
Dimensi keempat, pemulihan psikososial. Pendidikan adalah ruang harapan, pendidikan harus mengembalikan rasa aman, percaya diri, dan tujuan hidup peserta didik.
Tak kalah penting, pendidikan Aceh harus meneguhkan identitas dan nilai. Aceh memiliki warisan keulamaan dan kearifan yang kuat. Integrasi nilai religius, etika sosial, dan kepedulian lingkungan dalam pembelajaran bukan romantisme masa lalu, melainkan bekal masa depan. Bencana alam sejatinya mengingatkan kita pada amanah menjaga bumi. Pendidikan lingkungan yang kontekstual mulai dari sekolah akan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap alamnya.
Semua ikhtiar ini akan terwujus jika terjadinya sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan kebijakan dan anggaran yang tepat sasaran; ulama meneguhkan nilai dan teladan; masyarakat menguatkan partisipasi dan pengawasan. Dunia usaha dan perguruan tinggi pun perlu terlibat melalui kemitraan, riset terapan, dan inovasi pendidikan berbasis kebutuhan daerah. Media dan ruang publik memiliki peran strategis: menjaga percakapan tetap bernas, kritis, dan solutif.
Kita perlu menggeser narasi dari “sekadar bangkit” menjadi “berubah menjadi lebih baik”. Musibah tidak boleh berlalu tanpa pelajaran. Jika pendidikan Aceh kembali melangkah dengan rute lama, maka gelombang tantangan berikutnya akan kembali mengguncang.
Akhirnya, kita memiliki keyakinan yang kuat untuk bersama membangun kembali pendidikan Aceh. Dengan fondasi IPM yang kuat, kesadaran atas pencapaian akademik yang perlu dibenahi, serta tekad untuk membangun actual intelligence di era Society 5.0, Aceh memiliki peluang nyata untuk menata ulang pendidikan yang tangguh, berkarakter, dan berkeadilan. Badai telah menguji kapal.
Kini saatnya menata layar, memperkuat kemudi, dan berlayar menuju masa depan yang lebih bermakna demi generasi Aceh yang cerdas, berakhlak, dan berdaya. [**]
Penulis: Muhammad Putra Aprullah, M.Si (Guru MAN 1 Banda Aceh)
Sebelumnya
