Penulis: Mirza Ferdian Warga Banda Aceh. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Opini - Usai dilantik sebagai Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) langsung membuat gebrakan dengan mengumumkan penghapusan sistem QR Code (Quick Response Code) di seluruh SPBU Pertamina di Aceh.

Kebijakan ini disampaikan dalam pidato pertamanya di hadapan tamu penting, termasuk Mendagri Tito Karnavian dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mualem menegaskan, “Jadi pemimpin itu jangan menyusahkan rakyat. Kita harus membuat masyarakat senang dan bahagia” sebuah prinsip yang mengingatkan pada teori Good Governance yang menekankan partisipasi publik dan efisiensi layanan.

Mualem, yang pernah merasakan langsung kesulitan masyarakat sebagai mantan Wagub Aceh (2017-2022), menyebut QR Code sebagai “kebijakan tanpa makna” yang justru memicu ketidakpuasan. Ia bahkan mengungkap adanya warga yang “ingin membakar SPBU” akibat sistem ini.

Menurutnya, meski Pertamina beralasan QR Code bertujuan memastikan subsidi BBM tepat sasaran, implementasinya di lapangan tidak efektif. Misalnya, terdapat ketidaksesuaian antara plat kendaraan dan data QR Code, namun petugas SPBU kerap mengabaikan hal ini.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Area Manager Susanto August Satria menyatakan penghormatan atas kebijakan Mualem, tetapi menegaskan bahwa sistem QR Code adalah program nasional untuk mencegah penyelewengan BBM subsidi. Di Aceh, tercatat 71.775 kendaraan terdaftar untuk Biosolar dan 150.413 untuk Pertalite angka yang dianggap Pertamina sebagai bukti keberhasilan sistem ini46. Satria juga menambahkan bahwa Aceh justru termasuk provinsi percontohan dalam penerapan QR Code sejak 2022.

Teori Technology Acceptance Model (TAM) menyatakan bahwa penerapan teknologi baru harus memenuhi dua syarat: kegunaan dan kemudahan penggunaan. Namun, di Aceh, QR Code dinilai gagal memenuhi kedua aspek ini. Masyarakat mengeluh prosedur yang rumit, sementara efektivitasnya dipertanyakan. Seperti pepatah Aceh, “Beu na mudah, jinoe hana phaedah” (Jika tak ada kemudahan, maka tak ada manfaat).

Kebijakan Mualem ini menjadi ujian bagi hubungan pemerintah daerah dan pusat. Pertamina menyatakan akan berkoordinasi dengan regulator pusat, sementara Mualem berkomitmen menjaga sinergi untuk pembangunan Aceh. Esensi dari wacana ini adalah upaya respon cepat (quick response) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti BBM, pupuk subsidi, dan layanan keuangan sesuai prinsip “rakyat yang berdaulat harus dimudahkan, bukan dipersulit”.

Kontroversi QR Code mengajarkan bahwa kebijakan teknologi harus dibarengi dengan sosialisasi, evaluasi berkala, dan kesiapan infrastruktur. Sebagaimana ajaran Sun Tzu dalam The Art of War, “Strategi tanpa taktik adalah jalan terpanjang menuju kemenangan.” Mualem, dengan langkah beraninya, telah membuka ruang diskusi tentang pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, meski tetap perlu diiringi kajian mendalam untuk menghindari polemik baru di masa depan.

Penulis: Mirza Ferdian Warga Banda Aceh