Tomi Subhan, ASN. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Opini - Sebelum kepemimpinan Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman, Kabupaten Aceh Singkil menghadapi tantangan berat berupa infrastruktur jalan yang rusak, banjir yang sering terjadi, dan kemiskinan yang menjangkit.
Kemenangan mereka dalam Pilkada 2024, dengan perolehan suara 44.435 berbanding 30.981 (data resmi KIP Aceh Singkil), bukan hanya kemenangan angka, melainkan amanat rakyat untuk mewujudkan pembangunan yang substansial.
Mantan Bupati Aceh Singkil (2012-2017) dan mantan Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Safriadi Oyon, berkolaborasi dengan Hamzah Sulaiman, mantan Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil dan Sinabang. Gabungan pengalaman politik dan integritas hukum ini membuat masyarakat berharap, "Akankah mereka benar-benar mengubah wajah Aceh Singkil?"
Visi Besar di Tengah Tantangan Infrastruktur
Kabupaten Aceh Singkil menghadapi berbagai permasalahan, terutama di sektor infrastruktur. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 30% jalan kabupaten mengalami kerusakan sedang hingga berat, diperparah oleh banjir yang kerap menggenangi jalan-jalan, sehingga mengganggu mobilitas penduduk dan distribusi logistik.
Jalan Provinsi Trumon-Kuala Baru memiliki sekitar 26 jembatan, baik yang besar maupun kecil, yang rusak karena banjir pada 19 Agustus 2024. Sampai sekarang, beberapa jembatan di Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, belum diperbaiki oleh pemerintah.
Jalan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, mengalami kerusakan di beberapa titik, termasuk pada jembatan yang terletak di kawasan tersebut. Selain itu, akses jalan menuju Lae Sipolah, Kecamatan Singkohor, serta jalur dari Kota Baharu ke Gunung Meriah melalui perkebunan kelapa sawit PT. Nafasindo juga mengalami kerusakan.
Dalam sambutan pelantikannya, Oyon berujar: "Kami akan prioritaskan perbaikan jalan dan jembatan serta menangani banjir dengan solusi nyata." Janji ini bukan sekadar basa-basi, mengingat rekam jejak Oyon sebagai bupati yang sebelumnya berhasil merancang dan menjalankan proyek infrastruktur yang signifikan.
Sementara itu, Sulaiman menambahkan dimensi baru berupa komitmen pada tata kelola yang bersih. "Korupsi adalah musuh utama pembangunan. Kami akan pastikan setiap rupiah untuk rakyat benar-benar sampai ke rakyat," katanya. Ini bukan hanya sekadar retorika. Aceh Singkil pernah dilanda kasus korupsi yang merugikan daerah, dan latar belakang Sulaiman sebagai hakim memberi harapan besar untuk pemerintahan yang lebih transparan.
Penuntasan Kemiskinan merupakan sebuah Keniscayaan
Meskipun infrastruktur krusial, akar permasalahan sesungguhnya terletak pada kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Aceh Singkil mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari 20,36% pada tahun 2021 menjadi 19,06% pada tahun 2024. Penurunan tersebut berlangsung bertahap, dengan penurunan terbesar (1,28%) terjadi pada tahun 2022 dan penurunan terkecil (0,03%) pada tahun 2023.
Diversifikasi ekonomi, khususnya pengembangan potensi kelapa sawit dan perikanan, pariwisata yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal, serta pelatihan kerja, merupakan solusi yang ditawarkan Oyon dan Sulaiman untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kendala Anggaran dan Birokrasi
Realitas pembangunan di Aceh Singkil seringkali tak sejalan dengan visi idealnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 mencapai Rp55,23 miliar, sebuah angka yang mengindikasikan ketergantungan yang signifikan terhadap transfer pemerintah pusat dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterbatasan anggaran ini menghambat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Oyon, dengan jaringan relasinya yang luas, harus mampu melobi pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Aceh Singkil terlebih pada saat ini adanya efisiensi anggaran.
Keberhasilan pembangunan dihadapkan pada tantangan birokrasi. Kerjasama yang efektif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menjadi krusial, menuntut keahlian diplomasi dan kesabaran dari pasangan Oyon-Sulaiman.
Dukungan legislatif sangat penting; ketiadaannya berpotensi menghambat proyek pembangunan. Akan tetapi, latar belakang Oyon sebagai Wakil Ketua DPRK sebelumnya diharapkan dapat memuluskan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Kolaborasi yang Tidak Biasa
Perbedaan Oyon dan Sulaiman bukan sekadar kemenangan mutlak atau janji-janji kampanye, melainkan juga sinergi kepemimpinan mereka yang unik. Kepakaran Oyon sebagai politisi berpengalaman yang memahami detail pemerintahan Aceh Singkil berpadu dengan integritas Sulaiman sebagai pengawas yang teguh dan berwawasan hukum. Analogi bupati yang membangun jembatan dan wakil yang siap menindak korupsi menggambarkan simbiosis kepemimpinan mereka yang berpotensi merevolusi persepsi publik terhadap pemerintahan daerah.
Masa depan lima tahun mendatang akan menguji kepemimpinan Oyon dan Sulaiman. Masyarakat Aceh Singkil menuntut realisasi, bukan sekadar janji, berupa infrastruktur jalan yang memadai, akses pendidikan yang lancar bagi anak-anak, serta peningkatan taraf hidup yang signifikan. Data yang menunjukkan kondisi yang serius, kerusakan infrastruktur umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menuntut keduanya bertindak cepat sebagai penggerak utama pembangunan.
Kemajuan dan reputasi Kabupaten Aceh Singkil di Aceh sangat bergantung pada keberhasilan Oyon dan Sulaiman dalam memimpin pembangunan daerah. Tanggung jawab besar kini berada di tangan mereka, apakah kepemimpinan mereka akan mendorong kemajuan Aceh Singkil, atau justru mandek di tengah jalan? Sejarah akan mencatat, dan rakyat akan menilai. [**]
Penulis: Tomi Subhan (Aparatur Sipil Negara)
.jpg)
Sebelumnya
