DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024 - 2029, Arif Fadillah, melaksanakan kegiatan reses di Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat (4/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, ia berdialog langsung dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sebagai putra asli Kuta Alam yang kini duduk di parlemen Aceh, Arif mengaku memiliki kedekatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap kemajuan gampong tempat ia dibesarkan. Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin DPR, melainkan forum penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar tersampaikan dan diperjuangkan.
“Sebagai anak gampong ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kuta Alam. Reses ini bukan hanya forum formal, tetapi juga ruang silaturahmi agar aspirasi rakyat bisa tersampaikan dengan jujur dan apa adanya,” ujar Arif.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan kebutuhan prioritas seperti perbaikan drainase dan jalan lingkungan, penambahan sarana kebersihan, serta pemberdayaan UMKM bagi kelompok perempuan dan pemuda. Warga juga berharap adanya perhatian serius terhadap penataan kawasan padat penduduk, terutama di sekitar pasar tradisional dan gang sempit yang sering tergenang air saat hujan.
Salah seorang tokoh masyarakat, Tgk. Hasanuddin, menyampaikan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat membawa semangat baru.
“Kami berharap Pak Arif benar-benar membawa aspirasi kami ke DPRA. Banyak persoalan kecil yang kalau ditangani serius, bisa berdampak besar bagi kenyamanan warga,” ujarnya.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Arif berjanji akan memasukkan usulan-usulan itu dalam agenda pembahasan di DPRA, terutama dalam konteks pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah kota, provinsi, dan hasil reses agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, efektivitas pembangunan hanya akan tercapai jika perencanaan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek administratif.
“Saya akan kawal setiap aspirasi ini agar tak berhenti di catatan notulen. Pembangunan harus berangkat dari suara rakyat. Bila kita ingin melihat perubahan nyata, kita harus mulai dari lingkungan sendiri,” tegas Arif.
Kegiatan reses tersebut tidak hanya mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas politik. Arif menegaskan akan membuka komunikasi dua arah dengan warga melalui forum gampong dan kanal digital agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan realisasi aspirasi mereka.
“Transparansi itu penting. Saya ingin masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan. Kalau aspirasi itu berhasil diperjuangkan, itu kemenangan bersama, bukan pribadi,” pungkas pria dikenal ramah konsistuennya.