kip lhok
Beranda / Parlemen Kita / DPRK Simeulue Minta Pj Gubernur Aceh Turunkan Harga Tiket Kapal Penyeberangan

DPRK Simeulue Minta Pj Gubernur Aceh Turunkan Harga Tiket Kapal Penyeberangan

Sabtu, 06 Januari 2024 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Anggota Komisi A DPRK Simeulue Ugek Farlian meminta Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menurunkan harga tiket kapal penyeberangan karena sangat memberatkan masyarakat. [Foto: dok.pribadi for Dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi A DPRK Simeulue Ugek Farlian meminta Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menurunkan harga tiket kapal penyeberangan karena sangat memberatkan masyarakat. 

 “Akibat dari kenaikan tiket ini akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan dan jasa, hingga terjadinya inflasi," ucap Ugek, dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Sabtu (6/1/2024). 

Dirinya mengatakan angka inflasi Simeulue pada 2023 mencapai 6,56 persen. Inflasi ini cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Inflasi terjadi disebabkan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. 

"Kenaikan harga tiket kapal menuju Simeulue saat ini mengalami kenaikan 50 persen. Seperti jarak tempuh Sinabang-Calang yang dulunya Rp900.000 menjadi Rp1.529.000," sebutnya.

Dia menilai kenaikan barang dan jasa juga akan berimbas terhadap angka stunting di Simeulu. 

Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) per 15 Oktober 2023, jumlah bayi dan balita di Simeulue sebanyak 6.727 jiwa.

"Ada 717 orang bayi dan balita yang alami stunting. Jumlah ini menurun pada posisi 10,70 persen," ujarnya.

Kemudian, lanjut Ugek, data BPS Kabupaten Simeulue melaporkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,85 persen dan persentase penduduk miskin sebesar 17,23 persen. 

Walaupun terjadi penurunan, kata Ugek, angkat pengangguran dan kemiskinan akan bergerak naik seiring dengan naiknya harga jasa kapal penyeberangan ke Simeulue.

"Untuk itu, kami meminta kepada Penjabat Gubernur Aceh agar menurunkan harga tiket penyeberangan ke Simeulue dan kami juga meminta pendapat dari Pemerintah Simuelue jika memuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat," pungkasnya. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda