• Kemenkeu Setujui Anggaran Tukin Dosen ASN, Komisi X DPR RI Komit Kawal Pencairan
    Parlemenkita | 6 jam lalu
    Kemenkeu Setujui Anggaran Tukin Dosen ASN, Komisi X DPR RI Komit Kawal Pencairan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan kabar gembira bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN. Atas dasar itu, pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu.

  • Haji Uma Surati Polda dan MPU Terkait Kasus Selebgram Mira Ulfa
    Parlemenkita | 2 hari lalu
    Haji Uma Surati Polda dan MPU Terkait Kasus Selebgram Mira Ulfa

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menanggapi kasus tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, H. Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Haji Uma, mengambil langkah tegas. Haji Uma mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat resmi kepada Polda Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk segera menindaklanjuti kasus ini.

  • Pimpinan DPRA Minta Pemerintah Aceh Segera Benahi Aset
    Parlemenkita | 4 hari lalu
    Pimpinan DPRA Minta Pemerintah Aceh Segera Benahi Aset

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ir. Saifuddin Muhammad meminta Pj. Gubernur Aceh, Safrizal untuk segera membenahi persoalan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. 

  • DPRA Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN Pemerintah Aceh
    Parlemenkita | 4 hari lalu
    DPRA Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rusydi Mukhtar, S.Sos, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh yang membidangi hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan, menanggapi aksi tersebut dengan serius. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memfasilitasi pertemuan antara DPR Aceh, Pemerintah Aceh, dan perwakilan tenaga non-ASN untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam.

  • DPR RI dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,4 Juta
    Parlemenkita | 11 hari lalu
    DPR RI dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,4 Juta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Abdul Wachid, menetapkan biaya haji tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp55.431.750,78 yang harus dibayar oleh jemaah.

  • PLN dan Komisi III DPRA Perkuat Kolaborasi Dukung Industri di Aceh
    Parlemenkita | 12 hari lalu
    PLN dan Komisi III DPRA Perkuat Kolaborasi Dukung Industri di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (6/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor industri di Aceh.

  • DPRK Minta Segera Cairkan Beasiswa 1.500 Santri Aceh Utara
    Parlemenkita | 12 hari lalu
    DPRK Minta Segera Cairkan Beasiswa 1.500 Santri Aceh Utara

    DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - DPRK Aceh Utara dan Organisasi Santri Aceh mendesak Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar segera menyalurkan dana beasiswa untuk 1.500 santri yang telah dijanjikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara pada dana tahun 2024.

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Komisi II DPR-RI: Bahan Revisi UU Pemilu
    Parlemenkita | 14 hari lalu
    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Komisi II DPR-RI: Bahan Revisi UU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK.

  • Modus BKD Lakukan Praktik Manipulasi Data PPPK di Daerah
    Parlemenkita | 15 hari lalu
    Modus BKD Lakukan Praktik Manipulasi Data PPPK di Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mengungkapkan adanya praktik manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di level Pemda.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »