Komisi III DPRA Dorong Peningkatan Kontribusi Fiskal dari Sektor Perkebunan CPO

Nurchalis, SP, M.Si, Anggota Komisi III DPRA. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan Crude Palm Oil ( CPO) untuk mengoptimalkan kontribusi fiskal daerah. Pertemuan ini menyoroti potensi pendapatan Aceh yang belum tergarap maksimal, terutama dari rantai pasok CPO ke luar provinsi serta kebutuhan hilirisasi produk turunan.

Nurchalis, SP, M.Si, Anggota Komisi III DPRA, mengungkapkan bahwa sektor perkebunan sawit dan industri CPO memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA). 

“Selama ini, rantai pasok CPO ke luar Aceh atau ekspor belum memberikan kontribusi fiskal optimal. Padahal, ini bisa menjadi sumber pendapatan signifikan sekaligus membuka lapangan kerja,” tegas Nurchalis, Selasa (5/9).

Diskusi juga mengarah pada pentingnya hilirisasi CPO. Komisi III mendorong perusahaan membangun pabrik pengolahan lanjutan, seperti minyak goreng dan produk turunan lainnya. 

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga menciptakan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” tambah Nurchalis.

Pertemuan tersebut berlangsung konstruktif, dengan komitmen perusahaan untuk bersinergi dengan pemerintah. Perusahaan PT PMKS, salah satu peserta RDP, menyatakan kesediaan menggunakan transportasi antarprovinsi dan ekspor jika didukung infrastruktur memadai, seperti tangki penyimpanan (storage tank) dan pelabuhan representatif. 

“Kami siap berkontribusi, namun perlu dukungan pemerintah dalam hal kemudahan investasi dan penyelesaian kendala operasional,” ujar perwakilan PT PMKS.

Komisi III DPRA juga akan menyusun roadmap peningkatan pendapatan berbasis hasil pengawasan terhadap pos-pos potensial. “roadmap ini akan menjadi panduan bagi Pemda Aceh untuk mengambil langkah strategis, sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Mualem-Dekfat, yang mengedepankan iklim investasi kondusif,” jelas Nurchalis.

Ke depan, Komisi III akan terus menggelar RDP dengan perusahaan lain guna memastikan implementasi komitmen serta mengawal realisasi peningkatan kontribusi fiskal. 

“Kami ingin sektor perkebunan tidak hanya menjadi penopang sementara, tetapi pilar pembangunan Aceh yang berkelanjutan,” pungkas Nurchalis.