"Prestasi ini menjadi dorongan bagi DPRA guna terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi," sebut Irwan Jumat 25 Mei 2018.
Opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah aceh tahun anggaran 2017 dari BPK RI dalam rapat paripurna istimewa DPRA tanggal 23 Mei 2018.
Irwan juga memberi ucapan selamat kepada Pemerintah Aceh yang juga memperoleh opni WTP pada LHP tersebut. "meski ada catatan-catatan rekomendasi untuk penyempurnaan," sebutnya.(kh)