Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), TA Khalid. [Foto: Tangkapan layar TNP]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), TA Khalid, Kamis (31/8/2023) menggelar Rapat Kerja (Raker) di ruang rapat Komisi IV Gedung Nusantara DPR RI,Senayan, Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihadiri langsung oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar.

Pada kesempatan tersebut, TA Khalid menyampaikan permintaan petugas Pengamanan hutan (Pamhut) di Aceh kepada Menteri Siti Nurbaya.

Agar KLHK dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi untuk melakukan penambahan formasi pegawai.

Serta peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan, seperti polisi hutan, manggala agni dan penyuluh kehutanan.

Saat rapat tersebut, TA Khalid mengatakan semua pihak harus sadar bahwa jumlah hutan kita tidak sebanding dengan jumlah Polhut yang ada, tak terkecuali di Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Ia menyampaikan persoalan kondisi hutan di Aceh kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya. 

"Bu Menteri sudah lihat sendiri hutan masih terjaga ini karena dukungan Pamhut. Kalau Polhut kita di Aceh sangat sedikit," kata TA Khalid.

Untuk itu politisi Partai Gerindra Aceh meminta Kementerian KLHK untuk agar petugas Pamhut sebanyak 1.687 orang di Aceh bisa dijadikan Polhut. 

Untuk saat ini, kata TA Khalid dikarenakan ketersediaan anggaran Pemerintah Aceh sudah menipis. Dirinya meminta Kementerian KLHK supaya dapat mencari solusi atau jalan keluar mengenai nasib Pamhut di Aceh.

"Permasalahan hari ini Bu Menteri dengan kurangnya anggaran di Aceh, mereka ini tidak terbantu. Mereka kocar-kacir. Kalau bisa agar hutan Aceh terus terjaga, Pamhut di Aceh dijadikan Polhut. Mereka harus dibantu entah dalam bentuk honor pokoknya ini harus ada skemanya," ungkap anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Aceh ini. [FAJ]