Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh, Sudirman atau Haji Uma. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh, Sudirman atau Haji Uma, resmi meraih gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS). Ia dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan setelah mempertahankan tesis yang menelaah dominasi politik di tingkat lokal.
Dalam tesis berjudul “Hegemoni Politik Partai Aceh dalam Proses Pencalonan Tunggal pada Pilkada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024”, Haji Uma mengkaji peran Partai Aceh dalam kemunculan calon tunggal pada Pilkada Aceh Utara 2024. Penelitian itu menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci untuk menganalisis relasi kuasa antara elite partai dan aktor politik lokal.
Ketua sidang, Dr M Alfan Alfian, menilai topik yang diangkat relevan dengan dinamika demokrasi lokal di Aceh. “Kajian ini penting untuk melihat bagaimana konfigurasi kekuasaan terbentuk dalam konteks politik daerah,” ujarnya dalam sidang tesis.
Tim penguji yang terdiri atas Prof Ganjar Razuni, Dr TB Massa Djafar, serta Dr Sahruddin selaku pembimbing, menyoroti penggunaan kerangka teoretis hegemoni sebagai pisau analisis utama. Mereka menilai pendekatan tersebut mampu menjelaskan bagaimana dominasi politik tidak selalu hadir melalui tekanan terbuka, melainkan juga melalui konsensus dan legitimasi sosial.
Dalam pemaparannya, Haji Uma mengatakan hegemoni politik dibangun melalui jaringan elite, kesepahaman politik, dan penerimaan publik. “Hegemoni tidak selalu hadir dalam bentuk tekanan terbuka, tetapi bisa tumbuh melalui kesepahaman yang dibangun secara sistematis di ruang-ruang politik,” kata anggota DPD RI dari Aceh itu kepada Dialeksis.
Ia menyimpulkan dominasi politik yang kuat berpotensi memengaruhi kualitas kompetisi demokrasi, terutama ketika kontestasi hanya diikuti calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Menurut dia, fenomena tersebut perlu dikaji secara akademik agar demokrasi tetap memberi ruang partisipasi setara bagi seluruh elemen masyarakat.
Haji Uma berharap penelitiannya dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi politik lokal di Aceh. “Sebagai pelaku politik, saya meyakini politik tanpa hati adalah kejam, dan politik tanpa pengetahuan dapat menjadi bentuk penindasan. Pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab pengabdian,” ujarnya.
Ia menambahkan, penelitian tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memperkaya diskursus demokrasi daerah. “Kontestasi yang sehat membutuhkan keterbukaan, kompetisi yang adil, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kualitas demokrasi,” kata dia.
Sebagai pelengkap konteks, profil singkat Haji Uma yang dilampirkan menunjukkan ia lahir di Lhokseumawe pada 10 November 1974 dan telah menjabat sebagai senator/anggota DPD RI asal Aceh sejak 2014 hingga saat ini. Ia tercatat memegang gelar S.Sos, dikenal di kalangan masyarakat Aceh sebagai sosok dermawan yang aktif membantu korban musibah dan membantu warga Aceh di perantauan termasuk tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Haji Uma berstatus kawin dengan istri bernama Nurhasanah dan memiliki enam anak: Alfa Khalil Ikram, Khalisna Maulida, Fatih Al Mubarak, Amar Al Khalid, Faiz Maulana, dan Azam.
Sebelumnya
