Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penyaluran bansos reguler tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2026.
“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Banjir di Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Total anggaran bansos reguler PKH dan sembako untuk tiga provinsi itu mencapai Rp1.832.738.125.000 atau sekitar Rp1,83 triliun. Bantuan tersebut ditujukan bagi lebih dari 1,7 juta KPM.
“Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujarnya.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif. Bantuan tersebut mencakup dukungan logistik dan dapur umum, santunan bagi ahli waris korban meninggal, jaminan hidup, isian hunian, hingga dukungan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” jelas Gus Ipul.
Ia juga memaparkan mekanisme penyaluran bansos pascabencana di Sumatera. Tahap awal menggunakan data nasional dari BNPB sebagai rujukan. Selanjutnya, dilakukan penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah”bupati atau wali kota”yang turut ditandatangani Kapolres, Kajari, dan Dandim setempat.
Data tersebut kemudian divalidasi dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan hasil verifikasi itulah Kemensos menyalurkan bantuan sesuai skema yang ditetapkan.
Dalam proses dan pascapenyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah, lembaga penyalur, serta unsur pendamping seperti Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna, dan pilar sosial lainnya melakukan asistensi, verifikasi, monitoring, hingga pelaporan.
“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujar Gus Ipul.
Hingga kini, sebanyak 29 dari 53 kabupaten/kota terdampak telah tervalidasi oleh Kemendagri dan dinyatakan siap untuk penyaluran bantuan tahap berikutnya. Total kebutuhan anggaran penanganan bansos pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
“Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meminta agar realisasi anggaran bansos perorangan segera dipercepat.
“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” ujar Tito.
Sebelumnya
