Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT K-Spine, FICS, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Aceh. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Provinsi Aceh tengah menghadapi sejumlah tantangan serius di bidang kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari pemimpin daerah. Demikian disampaikan oleh Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT K-Spine, FICS, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Aceh, melalui diskusi bersama Dialeksis secara eksklusif, Minggu (13/10).

"Aceh membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengurai dan memberi atensi maksimal terhadap permasalahan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," ujar Azharuddin.

Ia menyoroti beberapa isu krusial, seperti cakupan imunisasi wajib yang sangat rendah, setara dengan Papua, serta angka kematian ibu melahirkan dan bayi yang masih tinggi.

Lebih lanjut, Azharuddin menekankan persoalan stunting yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. "Ini bukan masalah sepele. Kita butuh strategi komprehensif untuk mengatasinya," tegasnya.

Tak kalah pelik, nasib Rumah Sakit Regional Aceh juga menjadi sorotan. Dengan dana yang telah terserap lebih dari Rp 2 triliun, proyek ini masih jauh dari rampung. "Tanpa keputusan politik yang berpihak dan koneksi kuat ke pusat kekuasaan di Jakarta, rumah sakit ini bisa jadi proyek mangkrak," Azharuddin memperingatkan.

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) sebagai tumpuan harapan masyarakat Aceh, menurut Azharuddin, memerlukan kepemimpinan yang kuat.

"Kita perlu meningkatkan kapasitas layanan yang humanis, SDM berkualitas, dan layanan yang integratif serta cepat," jelasnya.

Ia menambahkan pentingnya akreditasi berkelas internasional seperti JCI (Joint Commission International) untuk RSUDZA.

Azharuddin juga menyoroti isu pembiayaan kesehatan. "Aceh setiap tahun membayarkan premi JKN/BPJS sekitar Rp 1,5 triliun dari APBA. Ini jelas memberatkan," ungkapnya.

Ia berharap ada evaluasi kebijakan agar hanya masyarakat miskin dan sangat miskin yang ditanggung pemerintah.

Mengakhiri respon di Dialeksis, Azharuddin menegaskan pentingnya kepemimpinan yang mumpuni dalam manajerial dan memiliki jaringan kuat dengan pemerintah pusat.

"Tanpa koneksi yang baik dengan pusat, Aceh bisa jalan di tempat atau bahkan mundur dalam urusan kesehatan," pungkasnya.