Akademisi Universitas Syiah Kuala sekaligus Ketua Dewan Kesenian Banda Aceh, Herman RN. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala sekaligus Ketua Dewan Kesenian Banda Aceh, Herman RN, mengemukakan dukungan penuh atas penghapusan sistem barcode Pertamina untuk BBM subsidi di Aceh. 

Langkah tersebut, yang merupakan instruksi langsung Gubernur Muzakir Manaf, menurut Herman RN merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat Aceh dalam mengakses bahan bakar subsidi secara adil.

“Penerapan barcode hanya diberlakukan secara tegas di tiga povinsi Aceh, Bengkulu, dan Bangka Belitung sementara provinsi lain dibiarkan leluasa. Ini jelas merupakan bentuk penjajahan modern yang menyamar sebagai kebijakan untuk mencegah penyelewengan BBM,” tegas Herman RN dalam wawancara eksklusifnya bersama Dialeksis.

Ia melanjutkan, “Alasan yang diberikan Pertamina untuk menerapkan barcode, yakni untuk mencegah penyelewengan BBM, terkesan terlalu konyol. Memangnya hanya Aceh yang bermasalah dengan penyalahgunaan BBM subsidi, sedangkan provinsi lain? Tuduhan itu seolah-olah menuduh Aceh sebagai pusat makelar BBM ilegal terbesar di Indonesia. Keterlaluan Pertamina!”

Herman RN menambahkan bahwa mengatasi peredaran BBM ilegal bukanlah tugas yang seharusnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan merupakan tanggung jawab Pertamina dan pemerintah.

“Memperkecil ruang gerak para cukong BBM ilegal harus menjadi urusan aparat negara, bukan beban yang harus dipikul oleh rakyat Aceh. Masyarakat harus tetap diberikan kebebasan untuk mendapatkan BBM subsidi tanpa hambatan tambahan. Jika memang diperlukan, kenapa tidak mempertimbangkan penambahan subsidi BBM khusus bagi Aceh?” ujar Herman dengan tegas.

Komentar Herman RN menegaskan kebijakan barcode sebagai sebuah langkah diskriminatif yang merugikan konsumen. Dengan adanya dukungan dari tokoh intelektual dan masyarakat, momentum ini diharapkan dapat mendorong dialog nasional mengenai pemerataan akses BBM subsidi dan penghapusan kebijakan yang dianggap tidak adil.

Akhir dari komentar Herman RN mensarankan penerapan barcode di Aceh membuka ruang bagi evaluasi ulang kebijakan yang selama ini diterapkan, demi terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Aceh maupun Indonesia.