DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Teuku Kamaruzzaman atau lebih akrab dikenal Ampon Man, Juru Bicara (Jubir) Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menyerukan agar ASN dan birokrat di Aceh bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan demi atasan atau jabatan.

“Kami mengimbau kepada ASN dan birokrat yang sedang bertugas agar fokus pada pengabdian kepada rakyat Aceh. Pengabdian yang tulus dan kerja keras Anda akan menghasilkan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Jangan sampai ada yang bekerja hanya demi mempertahankan jabatan atau menyenangkan atasan,” ujar Ampon Man dalam media briefing di Banda Aceh, Selasa (24/12/2024).

Kamaruzzaman menegaskan bahwa promosi, demosi, serta mutasi dalam pemerintahan Mualem-Dek Fadh akan dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan adil dan profesional.

“Kami memastikan bahwa segala kebijakan terkait ASN, baik promosi maupun mutasi, akan mengikuti ketentuan hukum yang ada. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses ini, apalagi memanfaatkan momentum pergantian kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kami ingin membangun sistem birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Kamaruzzaman mengungkapkan bahwa pemerintahan Mualem-Dek Fadh memiliki visi besar untuk memperkuat hubungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. 

Seluruh program pembangunan di Aceh akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) yang disusun di Jakarta.

“Kami ingin menjadikan hubungan Aceh dan Jakarta sebagai role model atau contoh terbaik hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun sinergi yang harmonis antara pusat dan daerah,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan ini, pemerintahan Mualem-Dek Fadh akan mempersiapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan program tersebut. 

Langkah ini diyakini mampu menciptakan perdamaian yang abadi serta kolaborasi yang bermanfaat antara Aceh dan Jakarta.

“Keinginan ini harus kita elaborasi lebih jauh dengan mempersiapkan rangkaian regulasi sebagai landasan keberlanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas, hubungan ini akan berdampak positif tidak hanya untuk Aceh tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

Mualem-Dek Fadh juga berkomitmen untuk meletakkan pondasi hubungan yang stabil dan produktif dalam lima tahun ke depan. Menurut mereka, hubungan Aceh-Jakarta yang harmonis tidak hanya penting untuk keberlanjutan pembangunan tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di Aceh.

“Kami percaya bahwa dengan hubungan yang baik dan program yang selaras, Aceh dapat menjadi daerah percontohan yang menunjukkan bahwa sinergi pusat-daerah dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat,” pungkas Kamaruzzaman. [nh]