Rizkika Lhena Darwin akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Foto: for Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen H. Mukhlis ST dan Wakil Bupati Ir. Razuardi menolak penggunaan anggaran APBD untuk pembelian mobil dinas baru. Alih-alih mengajukan pengadaan kendaraan, pasangan yang baru dilantik 18 Februari 2025 ini memutuskan mengalihkan dana Rp4 miliar ke pembangunan rumah bagi warga duafa (miskin).
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh H. Mukhlis saat berbincang dengan Dialeksis di kediamannya, Selasa (18/3/2025).
“Kami berkomitmen tidak akan membeli mobil dinas selama lima tahun masa jabatan. Dana Rp4 miliar di APBK Perubahan 2025 lebih bermanfaat untuk membangun rumah layak huni bagi duafa,” tegas politisi Golkar itu, didampingi Razuardi.
Keduanya memilih tetap menggunakan mobil dinas lama dan kendaraan pribadi untuk operasional kerja. Menurut Mukhlis, langkah ini diambil setelah mempertimbangkan keterbatasan APBD Bireuen dan banyaknya kebutuhan mendesak warga.
“Mobil dinas yang ada masih layak. Prioritas kami adalah menghapus gubuk dan rumah tak layak di Bireuen,” ujarnya.
Kebijakan ini juga merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN/APBD. Mukhlis menegaskan, pemerintah pusat terus mendesak daerah mengoptimalkan anggaran.
“Presiden minta penghematan, sementara di lapangan masih banyak masalah rakyat yang butuh solusi cepat. Kami sepakat mobil dinas baru bukan prioritas,” jelasnya.
Sebagai pejabat baru, Mukhlis berharap keputusannya menjadi contoh bagi jajaran pemkab. “Memperbarui mobil dinas di tengah APBD terbatas tidak etis. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” tegasnya.
Anggaran Rp4 miliar sebelumnya diusulkan untuk mobil dinas Bupati dan Wakil. Namun, keduanya meminta dana itu dialihkan ke program pembangunan 50 unit rumah duafa di lima kecamatan. Razuardi menambahkan, pemilihan penerima akan melalui verifikasi ketat oleh tim gabungan pemkab dan lembaga sosial.
“Kami targetkan dalam setahun tidak ada lagi warga yang tinggal di bawah kolong jembatan atau rumah reyok,” kata Razuardi.
Atas kebijakan populis tersebut, direspon Rizkika Lhena Darwin akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menyambut positif kebijakan ini. “Ini momentum baik untuk percepatan penanganan permukiman kumis,” ujarnya.
Langkah Bupati dan Wakil Bupati Bireuen ini,“ini bukti kepemimpinan yang mendengar suara rakyat kecil,” ungkap.
Tak sampai disitu komentarnya Kika panggilan akrab Rizkika berharap tidak hanya pada kendaraan saja, tetapi pemborosan anggaran lainnya dapat dilakukan efesiensi dan efektifitas agar dialihkan untuk kebutuhan pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga dampaknya jelas langsung dirasakan masyarakat Birueun.
“Saran agar dilakukan penyisiran anggaran yang tidak perlu dan mubazir sehingga benar benar anggaran itu bisa dialihkan nilai kebermanfaatan untuk peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Bireuen,” tutup Rizkika Dosen muda ini.
Sebelumnya
