Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta bahas penanganan sungai yang mengalami pendangkalan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan, Kamis (8/10/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, meminta alat berat disiagakan di daerah terdampak bencana dan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia juga mendorong percepatan penanganan sungai yang mengalami pendangkalan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
Arahan tersebut disampaikan saat Dek Fadh memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Dek Fadh membahas penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi musim penghujan pada akhir tahun. Rapat turut diikuti sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Pertemuan itu menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Dek Fadh menekankan pentingnya kesiapan peralatan dan sumber daya sebelum kondisi darurat terjadi. Salah satu prioritasnya adalah menempatkan alat berat, khususnya ekskavator, di daerah yang membutuhkan.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat dukungan tersebut, ia meminta bupati dan wali kota terdampak segera mengirimkan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera. Permohonan itu diperlukan agar kebutuhan alat berat dapat diinventarisasi berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
Selain kesiapan peralatan, Dek Fadh menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, penyempitan, maupun tertutup material banjir dan longsor. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan lokasi tersebut dan segera melakukan penanganan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, upaya mengurangi risiko bencana membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, termasuk dalam normalisasi dan pembersihan alur sungai.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh mengingatkan agar penanganan sungai tidak menunggu curah hujan tinggi. Persiapan sejak dini perlu diprioritaskan di wilayah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, dan sedimentasi berat.
Ia juga meminta koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, dan pemerintah pusat terus diperkuat. Dengan kesiapan alat berat dan penanganan titik rawan, respons terhadap potensi bencana susulan diharapkan lebih cepat serta risiko banjir dapat dikurangi. []
Sebelumnya
