DPKA Didorong untuk Pro Aktif Mengumpulkan Data Historis Terkait 4 Pulau Milik Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) dibantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh diminta pro aktif mengumpulkan seluruh data historis yang diungkap berbagai kalangan terkait 4 pulau milik Aceh yang oleh Kepmendagri masih dimasukkan ke wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

“Keputusan Mendagri terkait 4 pulau mendorong berbagai pihak mengungkap data historis yang mematahkankan argumen Kemendagri, dan ini semua penting untuk diselamatkan,” ujar Risman Rachman, Pengamat Politik dan Pemerintahan kepada dialeksis.com, Senin (16/6/2025). 

Risman Rachman percaya, Prabowo selaku Presiden RI akan mengembalikan 4 pulau bukan semata karena itu milik Aceh melainkan karena Aceh telah begitu berjasa bagi sejarah dan pembangunan Republik Indonesia. Jadi, pasti Prabowo tidak mau Aceh terluka lagi hanya karena satu kebijakan dari Pusat. 

“Tapi, karena seluruh sejarah itu penting untuk menjadi pengetahuan generasi masa depan Aceh maka ada baiknya Pemerintah Aceh untuk mengumpulkan bukti historis kepemilikan 4 pulau yang ada,” sebut Risman. 

Disebutkan, sejauh ini Pemerintah Aceh memang memiliki data dan fakta yang kuat terkait kepemilikan 4 pulau yang ada. Namun, mengingat gerak politik nasional yang cukup zig zag, dikuatirkan ketika aktor-aktor kunci yang memahami Aceh sudah tidak lagi menguasai politik pemerintahan, sangat mungkin terulang bahkan dalam bentuk keputusan politik yang lebih kejam. 

“Selain untuk memperkuat data kepemilikan dari sisi pengakuan historis, jejak masa lalu itu juga menjadi bahan pelajaran bagi generasi muda dan mendatang agar mereka mengetahui dengan terang dan jelas tentang negeri mereka, Aceh,” sebutnya mengingatkan. [ra]