Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Foto: IstDIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi objek sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian sah dari wilayah Aceh. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
Dalam pernyataan ke Dialeksis, Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden atas keberpihakannya terhadap hak historis dan administratif Aceh serta semua pihak Kemendagri, Kemenkopolhukam, ulama, dan masyarakat Aceh secara khusus.
"Keputusan ini merupakan langkah berani dan adil dari Presiden Prabowo yang memahami pentingnya menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Aceh sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kami masyarakat Aceh menyambut ini dengan penuh rasa syukur dan penghormatan," ujar Mualem kepada media Dialeksis, Selasa (17/6/2025).
Mualem menegaskan bahwa keempat pulau tersebut secara historis, budaya, dan administratif selama ini telah menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Keputusan yang diumumkan oleh pemerintah pusat ini dinilai telah menuntaskan kebingungan publik dan mengakhiri potensi konflik administratif antarprovinsi.
Menurut Gubernur Mualem, langkah Presiden Prabowo bukan sekadar keputusan teknokratis, tetapi mencerminkan nilai keadilan dan pengakuan terhadap sejarah serta identitas Aceh.
Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat otonomi khusus yang telah lama diperjuangkan oleh rakyat Aceh.
"Ini bukan hanya soal wilayah, tetapi tentang harga diri dan penghargaan terhadap sejarah panjang Aceh. Saya atas nama rakyat Aceh menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden dan seluruh jajaran pemerintah pusat yang telah bekerja objektif dan transparan," tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk tidak larut dalam euforia, melainkan menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk memperkuat pembangunan dan integrasi wilayah kepulauan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
"Kita harus membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah pulau-pulau tersebut. Ini bagian dari tanggung jawab kita setelah mendapat kepercayaan penuh dari negara," kata Mualem.
Ia juga mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghormati keputusan yang telah diambil, dan mempererat kerja sama antar daerah dalam semangat persatuan dan keutuhan NKRI.
"Kita tetap bersaudara dalam bingkai Republik. Mari kita jadikan keputusan ini sebagai momentum untuk mempererat kerja sama lintas provinsi demi kemajuan bersama," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Mualem menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan kementerian terkait guna mempercepat penataan administrasi wilayah, kependudukan, serta pelayanan dasar di empat pulau tersebut.
"Langkah konkret akan segera kami ambil. Kita ingin memastikan masyarakat di sana mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya di daratan Aceh. Pemerintah akan hadir, tidak hanya di atas peta, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka," ucapnya.
Diakhir pertanyaannya Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan, ini adalah bukti bahwa negara hadir mendengarkan aspirasi daerah, menjaga keadilan, dan menegaskan bahwa integritas wilayah adalah bagian penting dari membangun Indonesia yang berkeadilan.
“Aceh, dengan semangat damai dan otonomi, kini menatap ke depan untuk membangun wilayah kepulauan sebagai bagian tak terpisahkan dari cita-cita besar mewujudkan kesejahteraan dan martabat rakyat,” pungkas mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka ini.
Sebelumnya
