Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Abdul Mu’ti, M.E., didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Wakil Bupati Pidie, serta tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyapa siswa dan guru di SDN Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Senin (22/6/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Sigli - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Abdul Mu’ti, M.E., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie, Senin (22/6/2026), dalam rangka peresmian revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 dan penyerahan bantuan revitalisasi tahun 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Wakil Bupati Pidie, serta tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia meninjau langsung progres pembangunan sejumlah sekolah yang terdampak bencana, sekaligus melihat sekolah-sekolah yang telah selesai dibangun pada 2025 maupun yang masih dalam proses pengerjaan pada 2026.
“Kami hari ini didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Wakil Bupati, serta tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan peninjauan progres dan proses pembangunan sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Kabupaten Pidie. Tadi juga kita menyerahkan dan meresmikan sekolah-sekolah yang selesai dibangun tahun 2025 dan yang sedang dibangun pada tahun 2026,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media di SMK Negeri 3 Sigli, Pidie Aceh, Senin (22/6/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, jajaran Dinas Pendidikan, Bupati Pidie, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan TNI Angkatan Darat, menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh.
“Kami tentu pertama menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, dalam hal ini Dinas Pendidikan, juga Bapak Bupati dan seluruh jajaran, serta kepada jajaran TNI yang telah bermitra dengan kami, khususnya Angkatan Darat, yang pada tahun ini bekerja sama untuk proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun ajaran baru 2026-2027, sebagian besar sekolah di Aceh sudah dapat digunakan kembali secara normal. Untuk sekolah yang masih harus direlokasi, pemerintah menyiapkan ruang kelas darurat agar kegiatan belajar tetap berjalan.
“Untuk sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun, bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian sekolah yang memang belum bisa dibangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat sehingga mereka dapat belajar di ruang kelas darurat itu,” kata dia.
Ia menjelaskan, tenda-tenda darurat yang sebelumnya digunakan kini telah ditiadakan dan diganti dengan ruang kelas darurat yang dinilai lebih layak dan nyaman. Menurutnya, fasilitas sementara itu tetap dibatasi penggunaannya paling lama dua tahun.
“Ruang kelas darurat ini maksimal digunakan dua tahun. Mudah-mudahan kalau sudah ada lokasi yang baru, pembangunan bisa selesai lebih cepat. Karena itu kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Aceh ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga meminta media dan masyarakat memahami bahwa masih ada sejumlah sekolah yang belum selesai dibangun bukan karena abai, melainkan karena sedang berada dalam tahap revitalisasi atau proses relokasi. Ia menyebut, untuk sekolah yang tengah direnovasi, siswa dialihkan sementara ke sekolah lain atau gedung lain yang masih layak digunakan.
“Kalau ada sekolah yang masih di bawah tenda, itu bukan berarti kita tidak melakukan intervensi. Justru karena sekolahnya sedang dalam proses revitalisasi atau sedang direlokasi, maka anak-anak dipindahkan ke tempat lain agar proses pembelajaran tetap berlangsung,” katanya.
Abdul Mu’ti menyebut, di Aceh terdapat ribuan sekolah yang terdampak bencana dan telah melalui proses verifikasi faktual. Dari data yang disampaikan, ada 3.120 sekolah terdampak, dengan ribuan di antaranya mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebagian sekolah bahkan harus direlokasi karena lokasi lama sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai.
“Untuk Aceh ada 3.120 sekolah terdampak, dan dari hasil verifikasi faktual itu ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Di antaranya ada 63 sekolah yang kita relokasi. Saat ini sebagian relokasi sudah berlangsung, dan kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan,” ungkapnya.
Ia menekankan, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan sekolah baru, terutama untuk sekolah yang terdampak bencana dan harus dipindahkan ke lokasi lain. Menurutnya, lahan untuk pembangunan sekolah bukan dibeli oleh kementerian, melainkan harus disediakan oleh pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangan masing-masing.
“Persyaratannya memang lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Aceh untuk SMA, SMK, SLB, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk SD dan SMP. Kalau yayasan, harus atas nama yayasan. Jadi bukan karena salah di Kementerian, tetapi memang ada beberapa yang belum tersedia lahannya,” jelasnya.
Abdul Mu’ti juga menyinggung adanya sekolah yang belum bisa direlokasi karena wilayahnya sendiri terdampak bencana berat dan sedang dalam proses penataan kawasan baru. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan waktu lebih panjang sebelum pembangunan sekolah dapat dilakukan.
“Misalnya ada relokasi kampung-kampung, seperti di Tamiang, yang tentu membutuhkan waktu sampai ada penentuan titik baru dan pembebasan tanah. Jadi memang ada proses yang harus kita pahami bersama,” kata dia.
Selain revitalisasi fisik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mulai menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID ke sekolah-sekolah. Abdul Mu’ti mengatakan, ke depan jumlah bantuan itu akan terus ditambah dan ditargetkan menjangkau seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Aceh.
“Untuk data bantuan PID, insyaallah tahun 2026 ini akan ada tambahan masing-masing sekolah antara dua sampai tiga PID. Sekarang ini sudah terkirim satu PID dan sudah digunakan. Alhamdulillah saya mendapatkan respons anak-anak juga semangat dan antusias belajar dengan adanya PID itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada akhir 2026 seluruh tambahan PID ditargetkan sudah dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari TK hingga SLTA, termasuk PKBM.
Abdul Mu’ti juga menyinggung kebijakan penerimaan murid baru melalui sistem SPMB Ramah. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar layanan pendidikan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan melalui empat jalur penerimaan, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
“Kami sudah menerbitkan aturan yang kami beri nama SPMB Ramah. Jalurnya ada empat, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Semangat kami adalah memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Ia menegaskan, sekolah harus menjadi ruang perjumpaan bagi seluruh anak bangsa. Karena itu, pemerintah juga mendorong agar peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri tetap memperoleh akses pendidikan di sekolah swasta, dengan dukungan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
“Kami berusaha menjadikan sekolah sebagai meeting point dan melting point, tempat seluruh anak Indonesia dapat saling bertemu, berinteraksi, membangun integrasi sosial, dan memiliki semangat untuk belajar sebaik-baiknya,” tutup Abdul Mu’ti. [nh]
Sebelumnya
