Kemenkes Perkuat Program Zero Dose untuk Tingkatkan Imunisasi Anak Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi di Aceh yang saat ini baru mencapai 33 persen.

Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi kesehatan masyarakat karena berpotensi memicu meningkatnya kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.

Hal itu disampaikan Dante saat melakukan kunjungan lapangan terkait percepatan penurunan anak zero dose di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dante didampingi Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, Ketua TP PKK Aceh Ny. Marlina Muzakir, serta unsur Forkopimda Aceh.

Kegiatan berlangsung di sejumlah lokasi, mulai dari Ruang Pertemuan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Puskesmas Batoh, hingga Posyandu Sejahtera.

Dalam pemaparannya, Dante menegaskan bahwa Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan karena rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pasca pandemi Covid-19.

“Secara nasional cakupan imunisasi kita sudah sekitar 80 persen dan targetnya harus mencapai 90 persen. Tetapi di Aceh masih 33 persen. Ini menjadi perhatian serius,” kata Dante.

Menurutnya, rendahnya angka imunisasi membuat risiko penyebaran penyakit menular semakin tinggi, terutama campak. Ia mengungkapkan, sepanjang tahun ini kasus campak di Aceh sudah mencapai 263 kasus, sementara di Banda Aceh sendiri tercatat 24 kasus.

“Kalau cakupan imunisasi rendah, maka penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi akan kembali meningkat. Ini yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Dante menjelaskan, salah satu penyebab turunnya cakupan imunisasi di Aceh adalah maraknya disinformasi tentang vaksin yang berkembang sejak masa pandemi. Berbagai isu yang tidak benar mengenai keamanan vaksin membuat sebagian masyarakat ragu membawa anak mereka untuk imunisasi.

“Waktu pandemi, isu tentang vaksin menjadi macam-macam. Akhirnya kepercayaan masyarakat ikut menurun dan berdampak pada cakupan imunisasi,” katanya.

Karena itu, Kementerian Kesehatan kini menggencarkan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga media massa guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap imunisasi.

Dante menilai media memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat.

“Kita ingin membangun ekosistem informasi yang benar dan konstruktif bahwa imunisasi ini penting untuk melindungi anak-anak kita,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa isu halal dan haram vaksin seharusnya tidak lagi menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurut Dante, Majelis Permusyawaratan Ulama maupun Fatwa MPU Aceh telah menegaskan bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.

“Tidak ada lagi persoalan halal dan haram terkait imunisasi. MPU Aceh sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa imunisasi itu boleh,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dante turut memaparkan berbagai strategi pemerintah untuk menekan jumlah anak zero dose atau anak yang sama sekali belum pernah mendapatkan imunisasi dasar. Strategi itu mencakup penguatan layanan primer, integrasi layanan puskesmas dan posyandu, pendekatan keluarga, hingga kolaborasi lintas sektor.

Ia mengapresiasi sejumlah inovasi layanan kesehatan di Banda Aceh yang mulai menerapkan sistem layanan kesehatan terintegrasi antara puskesmas dan posyandu.

“Kita melihat sekarang layanan kesehatan primer sudah mulai terintegrasi. Semua layanan berbasis satu sistem, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa,” ujarnya.

Selain fokus pada imunisasi, Dante juga menyinggung upaya pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah melalui pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif khusus untuk dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah, termasuk Aceh. Insentif tersebut mencapai lebih dari Rp30 juta dari pemerintah pusat, belum termasuk tambahan dari pemerintah daerah dan jasa pelayanan medis.

“Kalau ditambah insentif daerah dan jasa pelayanan, pendapatan dokter spesialis bisa mencapai Rp80 juta sampai Rp100 juta per bulan. Rumah juga sudah disiapkan,” katanya.

Program tersebut, lanjut Dante, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan berharap, melalui penguatan edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor, cakupan imunisasi di Aceh dapat kembali meningkat sehingga target penurunan anak zero dose pada 2026 bisa tercapai. [nh]