Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas demi melindungi lingkungan pesisir dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas demi melindungi lingkungan pesisir dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pada Selasa (6/5/2025), KKP menghentikan sementara kegiatan reklamasi dan pembangunan terminal khusus (tersus) oleh PT. TBJ yang tidak memiliki izin resmi.
Langkah ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang mengkhawatirkan dampak ekologis dan sosial akibat proyek tersebut.
“Kegiatan itu tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas nelayan tradisional,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono atau Ipunk dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (8/5/2025).
Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dari Pangkalan PSDKP Batam menemukan proyek yang tengah berjalan tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun izin reklamasi. Atas pelanggaran tersebut, lokasi reklamasi seluas 0,05 hektar langsung disegel.
“Kami melakukan penyegelan dan memasang plang penghentian kegiatan di lokasi. Ini bentuk komitmen kami menjaga wilayah pesisir dari pemanfaatan ruang laut yang melanggar aturan,” tegas Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Semuel Sandi Rundupadang.
Proses analisis dan penindakan hukum tengah dilakukan, termasuk potensi sanksi administratif berupa denda. KKP menegaskan akan terus mengawasi dan bertindak terhadap aktivitas ilegal yang mengancam keseimbangan ekosistem laut dan masyarakat pesisir. [in]
Sebelumnya
