DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan menjadi pesaing bagi warung-warung lokal yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi ini justru akan berperan sebagai pemasok kebutuhan bagi warung - warung di pelosok desa.
“Enggak, malah mendukung, dong. Bahkan nanti koperasi ini bisa juga mensuplai warung-warung yang ada di kampung,” ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan enam unit usaha utama, yaitu: gerai sembako, apotek desa/kelurahan, unit simpan pinjam, klinik desa, pengelolaan logistik, dan gerai layanan perbankan seperti BRILink. Enam jenis usaha ini dinilai sangat relevan dan menguntungkan bagi kebutuhan masyarakat desa.
“Sembako ada untungnya, pupuk juga ada untungnya. Kerja sama dengan BUMN Pos tinggal kirim barang, ada ongkosnya, jadi untung kan?” jelasnya.
Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa setelah Kopdes berjalan dan menunjukkan performa positif, koperasi bisa mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon hingga Rp 3 miliar. Namun, pemberian pinjaman tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil koperasi.
“Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, bukan dibagi duitnya, tapi plafon. Misalnya koperasi ingin beli pupuk, ya dihitung kebutuhannya. Kalau nilai pupuk yang dibeli Rp 60 juta, ya pinjamannya dikasih segitu. Jangan minta Rp 1 miliar kalau kebutuhannya cuma Rp 60 juta,” ujarnya menjelaskan.
Peluncuran resmi Kopdes Merah Putih yang semula direncanakan berlangsung pada 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, diundur menjadi 21 Juli 2025. Alasan pengunduran tersebut, menurut Zulhas, semata-mata agar kegiatan tersebut bisa dihadiri oleh lebih banyak pemangku kebijakan.
“Awalnya memang direncanakan 19 Juli, tapi itu hari Sabtu. Kalau diadakan di hari kerja, semua bisa hadir tanpa alasan. Kita ingin penjelasan Presiden bisa diikuti semua pihak “ Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, BPD, hingga Pendamping Desa,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, banyak pejabat di daerah yang memiliki agenda kunjungan kerja pada akhir pekan, sehingga peluncuran di hari kerja lebih strategis untuk memastikan partisipasi penuh.
“Kalau Sabtu, biasanya ada yang ke daerah. Tapi kalau hari kerja, tidak ada alasan untuk tidak bergabung. Ini program besar, arahan Presiden langsung,” tegasnya.
Hingga 13 Juli 2025, tercatat sudah terbentuk sebanyak 81.147 Kopdes/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan 103 titik percontohan di seluruh provinsi yang akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 mendatang.
Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Melalui pendekatan koperasi, pemerintah ingin memastikan setiap desa memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, layanan keuangan, hingga sistem logistik yang efisien.