DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala, Dr. Syukriy Abdullah, , S.E, M.SI menilai kebijakan pajak impor, terutama bea masuk terhadap produk luar negeri perlu dievaluasi. Kebijakan bea masuk sejatinya betujuan untuk melindungi produk lokal dan mengendalikan masuknya barang dari luar negeri. Artinya, produk lokal harus berkembang dan dibeli konsumen dengan harga terjangkau, lebih murah dari produk asing yang memiliki fungsi sama.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Provinsi Aceh meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Penghargaan Subroto 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi luar biasa Pemerintah Aceh dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor energi dan sumber daya mineral melalui pendidikan vokasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi Inovasi Hendra Saputra, Aparatur Sipil Negara yang baru saja menerima sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan menggelar kegiatan Aceh Wakaf Summit 2025 yang direncanakan pada 25 dan 26 November tahun ini di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat ekosistem wakaf di Aceh sehingga bermuara untuk membangkitkan perekonomian daerah.

DIALEKSIS.COM | ‎Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, Jumat, 24 Oktober 2025. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banda Aceh resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bener Meriah patut diapresiasi. Hingga Triwulan III Tahun 2025, nilai realisasi investasi di wilayah ini tercatat mencapai Rp18.274.479.355, jauh melampaui target tahunan sebesar Rp11 miliar.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM resmi menunjuk Dr. Kurdi sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, menggantikan Whista Nowar yang masa tugasnya telah berakhir.

DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mulai merumuskan strategi baru dalam mengantisipasi banjir tahunan yang kerap melanda wilayah pesisir barat Aceh. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi mitigasi bencana yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, S.E., bersama Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI M. Syech Ismet, S.E., M.Han, di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (22/10).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi dukungan Spotify terhadap proposal pemerintah mengenai tata kelola royalti global. Proposal bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment ini akan diperjuangkan untuk kepentingan global, khususnya transparansi royalti di dalam negeri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berapa pun usia sebuah kepemimpinan, sejatinya bukanlah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Waktu bisa singkat, tetapi arah kebijakan dan pola kerja yang dibangun akan menentukan nasib daerah dalam jangka panjang. Itulah yang kini terlihat dalam kepemimpinan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), sejak resmi dilantik pada 12 Februari 2025.

DIALEKSIS.COM | Bener Meriah - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi digital.

DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si. terus menunjukkan capaian nyata dalam pembangunan infrastruktur.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi dan beasiswa, meski realisasinya diproyeksikan baru dapat dilakukan pada tahun depan .

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Senin (21/10), untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2025.

‎DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Forbes DPR/DPD RI gelar pembahasan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Sabang - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) resmi menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah kepada Kejaksaan Negeri Sabang.

DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan, baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN, untuk selalu bersyukur atas amanah yang telah diberikan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 592 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II Nonoptimalisasi Kementerian Agama akan resmi dilantik pada Kamis, 23 Oktober 2025.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Besar mengingatkan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga tanggal 31 Oktober 2025. Untuk itu, setiap Wajib Pajak (WP) diminta untuk membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo.