Kamis, 19 November 2026
Beranda / Pemerintahan / Mualem Minta Pemulihan Pascabencana Aceh Dikawal hingga 2028

Mualem Minta Pemulihan Pascabencana Aceh Dikawal hingga 2028

Kamis, 19 November 2026 11:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, hingga pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa proses pemulihan membutuhkan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak. Terlebih, banjir susulan yang terjadi di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam upaya pemulihan.

"Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama, mulai dari pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat," demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Taufik.

Muzakir Manaf juga meminta agar pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera tahun 2027-2028 terus dikawal bersama.

Menurutnya, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan sesuai kebutuhan daerah sehingga mampu mempercepat pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ia turut menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dan persoalan di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terpadu.

Upaya tersebut, kata Gubernur, juga harus didukung kebijakan serta anggaran yang memadai agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Selain persoalan pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Pengalaman menghadapi bencana sebelumnya diharapkan menjadi pelajaran penting untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor.

"Kami berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan, solusi, dan langkah konkret dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI