ilustrasi mobil dinas. Foto: Net

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh, mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola keuangan negara. 

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan hanya terfokus pada sektor-sektor publik, sementara penghematan tidak dilakukan pada belanja pejabat.

“Jika Anda mendengar kata 'efisiensi anggaran' dalam rezim ini, yang sebenarnya dilakukan adalah penghematan pada sektor publik, bukan pada belanja pejabatnya. Miris!” tulis Hafidh dalam unggahan Facebooknya yang dikutip Dialeksis, Jumat (21/2/2025).

Lebih lanjut, Hafidh menyebutkan bahwa di tengah maraknya isu efisiensi anggaran, sejumlah daerah justru merencanakan pengadaan kendaraan baru untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan DPRK. Beberapa daerah memilih untuk menyewa kendaraan guna mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan, sementara yang lain tetap memilih untuk melakukan pengadaan baru.

Hafidh juga menyoroti pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan rumah dinas bagi pejabat-pejabat tersebut. Ia menyarankan masyarakat yang tertarik untuk mengecek perencanaan anggaran ini di portal perencanaan pemerintah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Berikut beberapa perencanaan pengadaan kendaraan baru di Kabupaten/Kota di Aceh bersumber dari portal pengadaan.