Bupati Bireuen Mukhlis, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Ismunandar, pada pembukaan Diseminasi Hasil-hasil Penelitian/Kajian dan Penilaian Erosi Tanah Menggunakan Model USLE dan SIG, Kamis (17/9/2026).[Foto: MC Bireuen]
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, mendorong hasil penelitian dan kajian perguruan tinggi tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Bupati Bireuen Mukhlis dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Bireuen Ismunandar pada pembukaan Diseminasi Hasil-hasil Penelitian/Kajian dan Penilaian Erosi Tanah Menggunakan Model USLE dan SIG di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (17/9/2026).
Mukhlis mengatakan, pembangunan daerah perlu mengedepankan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Karena itu, keputusan pemerintah diharapkan didukung data, hasil penelitian, dan kajian ilmiah.
Salah satu kajian yang dibahas yakni penilaian erosi tanah menggunakan Universal Soil Loss Equation (USLE) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tata ruang, pengelolaan pertanian, konservasi lingkungan, mitigasi bencana, dan perencanaan pembangunan.
Diseminasi juga membahas kajian Universitas Almuslim terkait peran pendidikan dalam pembangunan pariwisata dan sumber belajar berbasis kearifan lokal. Sementara itu, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengkaji kesiapan SDM gampong dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Adapun kerja sama Pemkab Bireuen dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe menghasilkan kajian mengenai potensi dan efisiensi energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Mukhlis meminta perangkat daerah terkait, khususnya Bappeda, menindaklanjuti hasil kajian tersebut dengan mengintegrasikan rekomendasi yang relevan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Ketiga hasil penelitian ini bukanlah sekadar dokumen akademik yang berhenti di meja, melainkan harus menjadi rujukan nyata dalam penyusunan kebijakan dan program kerja perangkat daerah terkait,” demikian pesan Bupati dalam sambutan yang dibacakan Sekda. [e]
Sebelumnya
