DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Bagian Organisasi Setdakab Gayo Lues menggelar rapat koordinasi penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja Tahun 2024 yang bertempat di Aula Setdakab Gayo Lues, Senin (15/1/2023).

Asisten Administrasi Umum Ir. Bambang Waluyo mengatakan sesuai dengan surat Menpan Rb tentang usulan jumlah kebutuhan ASN Tahun 2024, instruksi tersebut diperuntukkan kepada seluruh pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan dalam menghasilkan data kebutuhan ASN yang ideal.

“Data ASN tersebut sebagai informasi awal dalam penentuan dan penetapan jumlah kebutuhan ASN pada setiap SKPK sampai dengan unit kerja terkecil, yang akan ditetapkan menjadi kebutuhan formasi ASN Tahun 2024,” ujar Asisten III ketika memberikan sambutan.

Ia menegaskan kepada setiap SKPK agar menyahuti perintah tersebut dengan baik dan cepat, sehingga target formasi yang dibutuhkan dapat tertampung semua. 

“Kami meminta bagi SKPK yang telah menyusun dan menyerahkan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan ke Bagian Organisasi, agar segera melakukan pembaharuan data guna penyesuaian kembali kebutuhan ASN dan bagi SKPK yang belum menyusun agar secepatnya menyiapkan dokumen tersebut,” tegas Asisten III.

Ia juga mengingatkan, dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke Bagian Organisasi paling lambat pada tanggal 26 Januari 2024 dan akan diajukan kepada Menpan RB pada 31 Januari 2024. 

Kepala BKPSDM Gayo Lues, Drs. Jamaluddin, M.Pd mengatakan, untuk Kabupaten Gayo Lues pada database yang sudah disampaikan kepada BKN, data Non-ASN di kabupaten tersebut sejumlah 2.500 orang.

“Non-ASN disini juga diperuntukkan bagi THK-II yang masih tersisa, database THK-II bukan dari Kabupaten melainkan yang tercatat di pusat. Kemarin kami mendapatkan jumlah data THK-II kita ada 65 orang lagi, karena sudah banyak yang lulus kemarin,” ujarnya.

Tambahnya, dalam edaran Kemenpan RB jenjang SD, SMP dan SMA juga akan diterima untuk formasi PPPK.

“Tapi, nanti kebutuhan jabatan tetap akan dilihat oleh Bagian Organisasi. Wajib yang dilakukan oleh SKPK sekarang adalah petakan jabatan dulu, setelah pemetaan jabatan ini, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang sesuai dengan undang-undang,” tutupnya. [*]