Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Abi Muhsin, membuka penandatanganan swakelola pembangunan prasarana 102 dayah se-Aceh Tahun Anggaran 2026 di Banda Aceh. Foto
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai merealisasikan program pembangunan dan pengembangan prasarana dayah melalui mekanisme swakelola. Sebanyak 102 dayah dari 22 kabupaten/kota di Aceh menandatangani surat perjanjian swakelola pembangunan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Banda Aceh.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Abi Muhsin, S.Pd.I., M.Pd.I., serta dihadiri pimpinan dayah, perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh, Inspektorat Aceh, jajaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Abi Muhsin mengatakan mekanisme swakelola merupakan bentuk kepercayaan penuh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada para pimpinan dayah untuk membangun dan mengembangkan sarana pendidikan di lembaganya masing-masing.
Menurutnya, pembangunan tidak dilakukan melalui pihak ketiga maupun sistem tender, melainkan dikerjakan langsung oleh masing-masing dayah agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Pak Gubernur memberikan kepercayaan penuh kepada pimpinan dayah untuk membangun prasarana di lingkungan dayahnya sendiri. Dengan swakelola, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan menghasilkan bangunan yang berkualitas," kata Abi Muhsin.
Ia menjelaskan, konsep swakelola dipilih agar pembangunan berjalan lebih efektif sekaligus menghasilkan infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi pengembangan pendidikan Islam di Aceh.
Meski demikian, Abi Muhsin mengingatkan seluruh penerima program agar melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak dayah sebagai pelaksana swakelola.
"Kami berharap seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan. Jika ada temuan yang tidak sesuai spesifikasi, maka menjadi tanggung jawab pihak dayah," tegasnya.
Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 di seluruh Aceh.
Abi Muhsin optimistis peningkatan kualitas infrastruktur dayah akan memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam sekaligus meningkatkan kenyamanan santri dalam menempuh pendidikan.
"Dengan sarana yang lebih baik dan representatif, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke dayah. Ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat eksistensi dayah dan membangun karakter generasi muda," pungkasnya.
Sebelumnya
