Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun jalur kereta api yang tersambung dari Lampung hingga Aceh menjadi angin segar bagi pengembangan transportasi massal dan konektivitas logistik di Pulau Sumatra.
Prabowo kembali menyampaikan gagasan tersebut saat meresmikan pemugaran tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026. Presiden menginginkan pembangunan jaringan Trans Sumatera Railway segera dilaksanakan, mulai dari Bakauheni di Lampung hingga Banda Aceh.
Gagasan itu sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah untuk memperluas pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Kereta api diharapkan tidak hanya menjadi moda angkutan penumpang, tetapi juga tulang punggung distribusi barang yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Rencana tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti PT Kereta Api Indonesia dengan menempatkan jalur Banda Aceh“Besitang, Sumatera Utara, sebagai prioritas awal pembangunan. Jalur tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 478 kilometer dan kini masih berada dalam tahapan penyiapan Detail Engineering Design atau DED.
Secara keseluruhan, pembangunan jaringan kereta api terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$20 miliar hingga US$25 miliar. Pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek teknis, kebutuhan pembiayaan, serta tahapan pembangunan jaringan sepanjang sekitar 1.700 kilometer tersebut.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., menilai arahan Presiden Prabowo merupakan visi strategis yang patut disambut secara positif. Menurutnya, konektivitas kereta api dari ujung selatan hingga utara Sumatra akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Pemerintah Aceh tentu menyambut baik dan mendukung visi Presiden untuk menghubungkan Lampung hingga Aceh melalui jaringan kereta api. Ini merupakan gagasan besar yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi,” kata Teuku Faisal kepada Dialeksis.com, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, posisi Aceh sebagai pintu gerbang paling utara Pulau Sumatra harus diperkuat melalui sistem transportasi yang terintegrasi. Jalur kereta api nantinya perlu dihubungkan dengan pelabuhan, kawasan industri, sentra produksi, pusat perdagangan, kawasan pariwisata, dan simpul transportasi lainnya.
“Aceh jangan hanya diposisikan sebagai titik akhir jalur kereta api. Aceh harus menjadi simpul penting bagi pergerakan orang dan barang, termasuk mendukung kawasan industri, pelabuhan, pertanian, perkebunan, perdagangan, serta pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Meski demikian, Teuku Faisal mengingatkan bahwa visi besar tersebut harus diterjemahkan ke dalam peta jalan yang realistis, terukur, dan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah perlu menetapkan ruas yang paling mendesak berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi angkutan barang, kesiapan lahan, tata ruang, kelayakan ekonomi, serta ketahanan infrastruktur terhadap bencana.
“Pembangunan ini memerlukan perencanaan yang matang dan tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalurnya. Aspek keselamatan, keberlanjutan pembiayaan, kesiapan lahan, integrasi antarmoda, serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Untuk Aceh, lanjut Teuku Faisal, terdapat dua agenda yang dapat berjalan secara beriringan. Pertama, pemulihan dan optimalisasi jalur kereta api yang telah dibangun di kawasan Lhokseumawe“Bireuen. Kedua, percepatan pembangunan jalur Banda Aceh“Besitang sebagai penghubung Aceh dengan jaringan kereta api Sumatera Utara.
Sejumlah fasilitas perkeretaapian pada lintasan Lhokseumawe“Bireuen sebelumnya dilaporkan terdampak bencana hidrometeorologi. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mencatat sedikitnya 65 titik mengalami kerusakan, sehingga pelayanan kereta api perintis di Aceh sempat terhenti.
“Jalur yang sudah tersedia perlu segera dipulihkan dan dioptimalkan agar manfaatnya kembali dirasakan masyarakat. Pada saat bersamaan, perencanaan jalur Banda Aceh“Besitang harus terus didorong karena ruas itu menjadi kunci untuk menghubungkan Aceh dengan jaringan Trans Sumatera Railway,” ujarnya.
Teuku Faisal menegaskan Pemerintah Aceh siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan tata ruang dan kebutuhan pembangunan Aceh.
“Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah. Harapan kita, arahan Presiden ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan, tahapan pembangunan, dan skema pembiayaan yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai gagasan,” katanya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyatakan pembangunan Trans Sumatera Railway tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah membuka peluang penggunaan skema pembiayaan alternatif, termasuk keterlibatan Danantara dan sektor swasta.
Bagi Aceh, pembangunan jalur kereta api terintegrasi diharapkan menjadi fondasi baru bagi pemerataan pembangunan. Keberadaannya tidak sekadar menghadirkan moda transportasi, tetapi juga memperpendek rantai distribusi, membuka pusat pertumbuhan baru, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. [arn]
Sebelumnya
