DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat Paripurna Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024, Senin (18/12/2023) di gedung utama Kantor DPRA.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA Abdurrahman Ahmad telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam paripurna tersebut.

Pertama, DPRA meminta Pj Gubernur Aceh agar segera mencari sumber dana lain untuk pelaksanaan PON XXI Aceh - Sumut Tahun 2024 dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari dana Otsus Aceh karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

"Meminta Pj Gubernur Aceh untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mengevaluasi jadwal pelaksanaan PON XXI Aceh - Sumut Tahun 2024 karena bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak dan juga belum tersedianya dana yang mencukupi," kata Abdurrahman dalam keterangan tertulis diterima Dialeksis.com, Senin (18/12/2023).

Selanjutnya, kata Abdurrahman, DPRA meminta Achmad Marzuki untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin.

Terkait dengan bencana banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah di Aceh, yang terjadi setiap tahun dan terus berulang pada waktu serta tempat yang sama. Pj Gubernur Aceh diminta untuk tidak ragu-ragu menggunakan dana BTT khusus untuk penanganan pada saat terjadi bencana.

"Kemudian, Pj Gubernur perlu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan sungai-sungai yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Balai Wilayah Sungai) yang selama ini tidak ada perawatan rutin sehingga menjadi sumber bencana banjir di Aceh," terangnya.

Selain itu, dewan meminta Pj Gubernur untuk meningkatkan status ruas jalan Kabupaten/Kota menjadi ruas jalan Provinsi bagi daerah yang sudah mengusulkan kepada Provinsi Aceh, serta mengajukan ke pemerintah pusat beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional.

Tak hanya itu, DPRA juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk menghapus perangkat non struktural yang dianggap tidak efektif dan efisien seperti Sekretariat P2KAPBA yang berada dibawah Bappeda Aceh.

Terakhir, Pj Gubernur Aceh didesak untuk melakukan langkah-langkah konkrit dengan Pemerintah Pusat agar Dana Otsus Aceh dikembalikan menjadi 3 persen setara DAU Nasional tanpa batas waktu.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadli saat memimpin paripurna tersebut menyatakan, Banggar DPR Aceh bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah melakukan pembahasan siang dan malam dengan penuh dinamika serta gagasan yang berkembang dalam pembahasan bersama tersebut dijadikan sebagai bahan referensi badan anggaran DPR Aceh dalam melakukan penyusunan pendapatnya.

Banggar DPR Aceh bersama tim anggaran Pemerintah Aceh juga tetap berpedoman pada tertib administrasi, dengan tidak mengurangi makna, substansi serta isi rancangan qanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2024.

Berikut komposisi RAPBA 2024

Proyeksi Struktur Pendapatan Aceh yang direncanakan sebesar Rp.10.273.239.031.346, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.595.847.312, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.369.121.496.506.

Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Terjadi peningkatan PAA dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.853.177.437.034. Sedangkan Pendapatan Transfer terjadi penurunan, dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.512.362.697.472

Pendapatan lain-lain Aceh yang sah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3.581.362.000.

Berkaitan dengan terjadinya penurunan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah, Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan penjelasan terkait menurunnya transfer dari Pemerintah Pusat dan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan nilai transfer Pemerintah Pusat ke Aceh.

Banggar meminta Pj Gubernur Aceh untuk menarik program kegiatan APBN dalam skema Program Strategis Nasional untuk Aceh yang diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.