Lola Alfira, warga Aceh Barat. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Sebuah surat terbuka ditujukan kepada Bupati Aceh Barat. Penulisnya bukan pejabat, bukan pula anggota parlemen. Namun isinya cukup berani dan bernas: usulan nama - nama pejabat karier untuk mengisi tiga kursi penting di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Adalah Lola Alfira, warga Aceh Barat yang dikenal sebagai pemerhati birokrasi, yang menyampaikan langsung isi hatinya kepada pemimpin daerah.
Lewat surat terbuka yang beredar pada Minggu (28/7) melalui laman facebooknya, ia mengajukan tiga nama ASN senior yang menurutnya layak menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, dan Kepala Bappeda. Ketiganya, menurut Lola, bukan hanya berpengalaman dan profesional, tapi juga dinilai sebagai sosok-sosok independen yang bekerja jauh dari aroma politik.
“Ini bukan soal like and dislike, ini soal kualitas dan dedikasi. Pemerintahan yang sehat dan bersih itu butuh mesin birokrasi yang benar-benar profesional, bukan sekadar loyal secara politik,” kata Lola melalui laman Facebooknya.
Zakaria Diusulkan Jadi Sekda
Nama pertama yang disebut Lola adalah Zakaria, SE., CGCAE, yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat. Ia diusulkan menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), posisi tertinggi dalam struktur birokrasi daerah.
“Beliau memiliki jam terbang yang panjang di pemerintahan. Dikenal independen, loyal terhadap tugas, serta diterima oleh lintas generasi ASN. Dalam banyak hal, Zakaria menjadi tumpuan netralitas birokrasi,” ujar Lola.
Menurutnya, Zakaria adalah representasi dari birokrat sejati: bekerja dalam senyap namun penuh presisi, mengakar di level bawah, tapi juga piawai mengelola koordinasi lintas instansi.
Santoso Layak Pimpin Inspektorat
Nama berikutnya adalah Santoso, SE., MM., yang saat ini menjadi senior di Kantor Inspektorat. Pengalamannya yang panjang di lembaga pengawasan internal menjadi pertimbangan utama Lola untuk mengusulkannya sebagai Kepala Inspektorat.
“Santoso itu sosok yang tahu seluk-beluk sistem pengawasan internal. Integritas dan keberaniannya dalam urusan pencegahan korupsi tidak perlu diragukan,” ujarnya.
Lola menambahkan, dalam situasi seperti saat ini di mana isu transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sorotan”maka jabatan Inspektorat mesti diisi oleh figur yang punya kekuatan moral, bukan hanya administratif.
Kurdi Dipandang Tepat Pimpin Bappeda
Untuk posisi Kepala Bappeda, Lola mengajukan nama Kurdi, ST., MT., birokrat teknis yang selama ini banyak berkontribusi di Dinas Pekerjaan Umum. Ia menilai Kurdi sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika pembangunan daerah.
“Pak Kurdi punya pandangan pembangunan yang terstruktur. Tak hanya andal di teknis, tapi juga bisa menjembatani visi kepala daerah dengan realitas lapangan,” sebutnya.
Bappeda, kata Lola, adalah dapur perencanaan pembangunan yang tidak bisa dipimpin oleh sembarang orang. Figur di sana mesti punya akurasi berpikir, daya eksekusi, dan bisa menerjemahkan RPJMD ke dalam arah kebijakan yang terukur.
Lola menegaskan, surat terbukanya bukan bentuk tekanan politik atau upaya lobi personal. Ia hanya berharap agar Bupati Aceh Barat membuka ruang untuk mendengar suara masyarakat, termasuk dari kalangan pemerhati birokrasi seperti dirinya.
“Kalau hari ini kita memilih berdasarkan profesionalisme, maka ke depan kita tidak akan sibuk membereskan persoalan akibat salah pilih orang,” katanya.
Ia menyadari bahwa hak prerogatif tetap berada di tangan kepala daerah. Namun ia meyakini, di tengah tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini mulai dari tata kelola anggaran, pelayanan publik, hingga pengawasan internal”pemerintah butuh orang-orang yang bekerja dengan kepala dingin dan hati bersih.
“Aceh Barat punya banyak anak kandung birokrasi yang mumpuni. Sudah saatnya mereka diberi ruang,” tutup Lola.
Sebelumnya
