Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Kamis (21/2/2025). Foto: Nora/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh yang digelar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, mayoritas kepala desa atau keuchik mengusulkan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan drainase. Usulan tersebut tercatat mencapai 75 persen dari total usulan yang masuk.

Camat Jaya Baru, Mei Indriya G, mengatakan, meskipun sebagian besar usulan berfokus pada perbaikan infrastruktur, beberapa gampong juga mengajukan program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk perempuan dan pemuda. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pola pikir masyarakat yang lebih beragam dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa sektor pemberdayaan mulai mendapat perhatian. Namun, perbaikan infrastruktur tetap menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Mei Indriya, Kamis (20/2/2025).

Warga Kecamatan Jaya Baru berharap agar usulan tersebut mendapat perhatian dari Pemko Banda Aceh, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah tidak dalam keadaan baik. Mei berharap minimal satu usulan dari setiap gampong bisa ditampung.

Namun, usulan yang masuk akan disaring dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Prioritas utama akan diberikan pada proyek-proyek yang berdampak luas, seperti yang melibatkan lebih dari satu gampong.

“Usulan yang terkoneksi antar-gampong akan kami prioritaskan. Kalau hanya satu gampong, mungkin harus menunggu hingga anggaran memungkinkan,” tambah Mei.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Program Bappeda Kota Banda Aceh, Mahdani, menjelaskan bahwa usulan terkait pemberdayaan masyarakat cenderung lebih mudah untuk direalisasikan karena tidak memerlukan dana besar. 

Sementara itu, proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar harus terlebih dahulu dimasukkan dalam perencanaan, dan kemudian diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, atau Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

“Usulan yang telah disaring akan kami koordinasikan dengan dinas terkait. Kami akan membahasnya lebih lanjut berdasarkan kemampuan keuangan kota,” jelas Mahdani.

Salah satu kepala desa di Gampong Ulee Pata, menyoroti permasalahan drainase di wilayahnya yang belum memadai. Drainase yang tidak terhubung dengan baik menyebabkan banjir setiap kali hujan deras. Ia mengungkapkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar jika tidak segera ditangani.

“Kondisi drainase yang buruk ini harus segera ditangani. Tanpa sistem drainase yang baik, kami khawatir wilayah kami akan menjadi kawasan kumuh di masa depan,” ujar keuchik tersebut.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya rumah tangga di gampong yang belum memiliki saluran pembuangan yang layak. 

"Kami berharap Pemko Banda Aceh dapat menanggapi usulan kami dengan segera agar masyarakat Jaya Baru bisa merasakan manfaat langsung dari pembangunan," tuturnya.