Taufik: Jabatan Ini Amanah, Saya Siap Bekerja

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si, membantah pernah meminta jabatan tersebut kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Ia juga menepis anggapan telah membangun gerakan untuk menggantikan M. Nasir Syamaun.

“Tidak pernah. Saya tidak pernah meminta jabatan Sekda kepada Bapak Gubernur, baik secara langsung maupun melalui pihak lain,” kata Taufik kepada Dialeksis.com, Senin, 24 Agustus 2026.

Taufik mengatakan penunjukan dirinya sebagai Plt Sekda merupakan perintah pimpinan. Sebagai aparatur sipil negara, kata dia, seorang birokrat harus siap ditempatkan dan ditugaskan sesuai kebutuhan organisasi.

“Saya tidak membuat gerakan apa pun. Saya hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas ini,” ujarnya.

Menurut Taufik, jabatan bukan sesuatu yang patut diperebutkan. Ia memilih menjawab kepercayaan tersebut melalui kerja dan hasil yang dapat diukur.

“Sebagai bawahan dan birokrat, saya harus taat terhadap keputusan pimpinan. Amanah ini tidak cukup dijawab dengan kata-kata. Saya harus membuktikannya melalui kinerja,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh itu.

Taufik ditunjuk sebagai Plt Sekda setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir Syamaun dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh. Nasir kemudian dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Surat keputusan penunjukan Taufik diserahkan di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Banda Aceh, pada Senin. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengikuti prosesi tersebut secara daring dari Jakarta.

Taufik mengatakan pergantian pejabat tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Ia akan segera mengonsolidasikan jajaran satuan kerja serta memetakan program yang perlu dipercepat.

“Roda pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena ada pergantian pejabat,” ujarnya.

Sebagai Plt Sekda, Taufik akan mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program Pemerintah Aceh. Seluruh satuan kerja, kata dia, mesti bergerak dalam satu arah untuk menjalankan visi dan misi Mualem bersama Fadhlullah.

Ia meminta aparatur Pemerintah Aceh tidak terjebak dalam pembentukan kelompok setelah pergantian Sekda. Menurut Taufik, birokrasi tidak boleh terbelah oleh kepentingan pribadi maupun kedekatan dengan pejabat tertentu.

“Tidak boleh ada kubu di dalam birokrasi. Kita semua berada dalam satu pemerintahan dan mempunyai tugas yang sama, yaitu melayani masyarakat Aceh,” katanya.

Taufik mengatakan tidak datang untuk mencari kesalahan atau menghapus hasil kerja pejabat sebelumnya. Program yang telah berjalan baik akan diteruskan, sedangkan kekurangan akan diperbaiki secara bersama-sama.

Ia juga berencana meminta pandangan M. Nasir Syamaun. Menurut Taufik, pengalaman mantan Sekda Aceh itu tetap dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan.

“Saya menghormati Pak Nasir sebagai pendahulu yang telah mengabdikan diri untuk Pemerintah Aceh. Pergantian jabatan tidak boleh menghapus penghormatan terhadap pengabdian seseorang,” ujarnya.

Selain Nasir, Taufik akan membangun komunikasi dengan para mantan Sekda, birokrat senior, akademikus, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai jabatan Plt tidak membuat seseorang mengetahui seluruh persoalan pemerintahan.

“Tidak ada seorang pun yang mampu bekerja sendiri. Saya akan mendengar masukan dari siapa saja selama itu berguna bagi perbaikan Pemerintah Aceh,” katanya.

Taufik berjanji menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas aparatur. Ia juga membuka ruang bagi kritik terhadap kebijakan maupun kinerjanya.

Menurut dia, kritik tidak selalu harus dipandang sebagai serangan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi alat kontrol agar pemerintah tidak kehilangan arah.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika ada yang perlu diperbaiki, sampaikan. Tugas kami adalah mendengar, memeriksa, lalu membenahinya,” ujar Taufik.

Ia mengatakan keberhasilan birokrasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya rapat, dokumen, atau kegiatan seremonial. Ukuran utama, kata dia, adalah manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Taufik meminta seluruh jajaran Pemerintah Aceh menyikapi pergantian Sekda sebagai bagian lazim dari dinamika organisasi. Ia tak ingin penunjukan dirinya melahirkan suasana saling curiga di lingkungan pemerintahan.

“Tidak ada yang perlu merasa menang atau kalah. Setiap orang mempunyai ruang pengabdian masing-masing,” katanya.

Taufik mengatakan masa jabatan dapat berakhir kapan saja, tetapi tanggung jawab seorang birokrat kepada masyarakat tidak ikut berakhir. Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur merawat kekompakan dan membantu kepemimpinan Mualem-Fadhlullah mencapai target pembangunan.

“Saya datang untuk bekerja, bukan untuk membangun kelompok. Mari kita bekerja dengan hati yang bersih, saling menghargai, dan menempatkan kepentingan masyarakat Aceh di atas kepentingan pribadi,” ujar Taufik. [Indri]