kip lhok
Beranda / Pemerintahan / Tokoh Anak Muda Minta Mendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Aceh Jaya

Tokoh Anak Muda Minta Mendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Aceh Jaya

Rabu, 17 Mei 2023 21:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Tokoh Anak Muda Aceh Jaya, Nasri Saputra. [Foto: for Dialeksis]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh Anak Muda Aceh Jaya, Nasri Saputra menilai kinerja Penjabat (PJ) Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, SSos, MSI selama hampir setahun menjabat banyak hal yang perlu dievaluasi.

"Memang ada hal yang patut diapresiasi juga dari kinerja Pj Bupati Nurdin, namun di balik itu ada yang perlu dievaluasi," ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (17/5/2023).

Nasri mengatakan, masyarakat Aceh Jaya menginginkan Pj Bupati Nurdin fokus dan konsisten melanjutkan program bupati definitif sebelumnya, serta menyelesaikan program tersebut sesuai dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, agar tidak lari dari koridor tersebut.

"Namun, saat ini beliau banyak melahirkan program-program baru yang memakan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Contoh, program Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)," jelasnya.

Politisi muda itu menilai, program tersebut tidak cukup waktu realisasinya, karena SK Bupati per satu tahun, jika kedepan Nurdin diperpanjang lagi oleh Mendagri, menurutnya bagus karena masih ada sisa waktu setahun lagi untuk mendampingi program tersebut.

"Kalau tidak diperpanjang lagi dikhawatirkan program ini tidak berjalan. Kami minta Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati Aceh Jaya, kita tidak minta ganti tapi dievaluasi, karena meminta ganti sosok itu kewenangan mutlak Kemendagri," jelasnya.

Hal terpenting, menurut Nasri, Pj Bupati itu fokus dan konsistensi melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada sehingga program tersebut ada progres di tangannya.

Ia menyebutkan salah satu contoh kinerja Bupati yang tidak rasional yaitu dirinya menggemukkan jumlah tenaga ahli bupati, padahal selama ini tenaga ahli itu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan di Aceh Jaya. Hal itu sangat disayangkan, karena pada masa Bupati definitif sebelumnya hanya 4 orang tenaga ahli, sekarang 7 orang.

"Artinya ini juga membutuhkan pembiayaan dari daerah untuk honor staf khusus. Apalagi keberadaan staf khusus tersebut terlihat oleh kacamata publik tidak ada fungsinya, tetapi malah menguras biaya yang besar dari APBK Aceh Jaya," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata dia, Pj Bupati Aceh Jaya membentuk tim percepatan pembangunan. Faktanya, hari ini belum melihat hasil kinerja dari tim tersebut, seharusnya tim itu menyampaikan apa saja yang sudah mereka tempuh dan capai. [nor]

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda