TTI Soroti Pengeluaran Rp61 Miliar Biro Umum Kantor Gubernur Aceh: "Ada yang Tidak Prioritas"

Alokasi anggaran sebesar Rp61,7 miliar di Biro Umum Kantor Gubernur Aceh yang mengurus kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.Foto: Tangkapan  layar Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengkritik alokasi anggaran sebesar Rp61,7 miliar di Biro Umum Kantor Gubernur Aceh yang mengurus kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 138 kegiatan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, sejumlah pos dinilai tidak mendesak dan berpotensi mubazir.

Nasruddin Bahar, Koordinator TTI, menyebutkan, anggaran mencapai Rp61.726.121.925 tersebut mencakup belanja yang "tidak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat". 

"Ada pengadaan mobil dinas, perangkat elektronik mewah, hingga belanja konsumsi yang nilainya fantastis. Ini harus ditinjau ulang," ujarnya kepada Dialeksis, Senin (21/04).

TTI menyoroti pengadaan kendaraan dinas senilai total Rp9,225 miliar, termasuk Toyota Zenix (Rp1,875 miliar) dan Pajero Sport (Rp3,85 miliar). Padahal, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh telah memiliki mobil dinas Toyota Alphard dan Camry. 

"Mengapa perlu tambahan mobil baru? Dana ini seharusnya dialihkan untuk infrastruktur atau pupuk subsidi," tegas Nasruddin.

Tak kala mencolok, pengadaan perangkat elektronik merek Apple seperti iPad (Rp60 juta), iPhone (Rp140 juta), dan MacBook (Rp120 juta) mencapai Rp639,8 juta. "Ini pemborosan. Apakah pimpinan perlu gadget semewah itu untuk dokumentasi?" tanya Nasruddin.

Belanja Konsumsi Rp10,4 Miliar hingga Gorden Rp600 Juta

Anggaran lain yang dipertanyakan meliputi:

1. Gorden Pendopo Gubernur dan Wakil Gubernur (Rp600 juta).
2. Belanja makan-minum rapat dan lapangan (Rp10,4 miliar).
3. Pakaian dinas/safari (Rp1,325 miliar).

"Rakyat Aceh masih butuh jalan desa rusak diperbaiki, rumah layak huni, dan irigasi. Tapi dana justru dipakai untuk gorden atau jas safari," kritik Nasruddin.

TTI menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas Rp317 miliar untuk Aceh seharusnya direspons dengan penghematan ketat. Namun, alih-alih memangkas pos tidak prioritas, Biro Umum justru menganggarkan belanja "superfisial".

Nasruddin mengajukan solusi: "Jika 30% anggaran Biro Umum dipotong, Aceh bisa hemat Rp18 miliar lebih. Dana itu bisa dialihkan ke program padat karya atau subsidi pertanian."

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Gubernur Aceh belum memberikan tanggapan. TTI mendesak Gubernur Aceh untuk mengevaluasi ulang seluruh anggaran tidak mendesak dan memprioritaskan kepentingan publik.