Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Foto: Humas Pemerintah Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut baik terbentuknya dan pelantikan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis malam (9/10/2025). Ia menilai, lembaga ini menjadi momentum penting bagi Aceh untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis nilai-nilai syariah, kemandirian, dan keberlanjutan.
“Dewan Ekonomi Aceh ini bukan hanya simbol kelembagaan baru, tapi harus menjadi motor penggerak perubahan dalam tata kelola ekonomi daerah. Aceh butuh ruang kolaborasi yang bisa mempertemukan pemikiran strategis antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah,” ujar Fadhlullah kepada Dialeksis.com saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Fadhlullah, pembentukan DEA merupakan langkah yang sangat relevan dengan arah pembangunan ekonomi Aceh saat ini, terutama setelah seluruh sistem keuangan di Aceh bertransformasi ke prinsip syariah. Dengan begitu, setiap kebijakan ekonomi daerah harus sinkron dengan paradigma syariah, baik dalam aspek keuangan publik maupun sektor riil.
“Kita ingin Dewan Ekonomi Aceh ikut memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan daerah. Prinsip keadilan, keberkahan, dan pemerataan yang menjadi dasar ekonomi Islam harus terimplementasi nyata dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, lembaga seperti DEA memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong arah kebijakan yang tak hanya fokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil harus menjadi roh utama dari setiap rekomendasi Dewan Ekonomi Aceh. Ini sejalan dengan semangat syariah yang mengedepankan kemaslahatan,” ujarnya.
Fadhlullah mantan anggota DPR RI menilai, tantangan besar Aceh saat ini adalah lemahnya keterhubungan antara sektor keuangan dengan ekonomi rakyat. Ia berharap DEA dapat menjadi jembatan strategis antara lembaga keuangan, seperti perbankan syariah, dengan pelaku UMKM, koperasi, dan sektor produktif lainnya.
“Selama ini masih ada jarak antara dunia perbankan dan pelaku ekonomi kecil. Nah, Dewan Ekonomi Aceh bisa hadir untuk mempertemukan itu, dengan menghadirkan kebijakan yang membuat lembaga keuangan lebih berani dan percaya menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif,” jelasnya.
Ia mencontohkan, sektor pertanian, perikanan, dan industri halal di Aceh memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan dukungan finansial dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak.
“Kalau arah pembangunan disinergikan dengan prinsip syariah dan didukung oleh sistem pembiayaan inklusif, saya yakin ekonomi Aceh bisa tumbuh lebih mandiri dan berdaya tahan,” kata Fadhlullah.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya DEA menjadi forum bersama untuk merumuskan strategi ekonomi jangka panjang Aceh, terutama dalam menghadapi tantangan pasca berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Ke depan, kita tidak bisa lagi bergantung pada transfer dana pusat. Dewan Ekonomi Aceh harus mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, misalnya lewat optimalisasi BUMD, sektor energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang transparan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi Aceh ke depan harus memadukan antara pendekatan modern dan nilai-nilai lokal yang islami, agar transformasi ekonomi yang dilakukan tidak kehilangan jati diri dan tetap menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Ini saatnya kita menata ulang arah ekonomi Aceh. Sinergi antara pemerintah, Dewan Ekonomi Aceh, dunia perbankan syariah, dan masyarakat harus berjalan seimbang. Tanpa itu, pembangunan ekonomi Aceh akan terus jalan di tempat,” tegasnya.
Fadhlullah berharap keberadaan Dewan Ekonomi Aceh tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu menunjukkan aksi nyata melalui kajian kebijakan, forum dialog ekonomi, serta advokasi terhadap implementasi program strategis daerah.
“Kita ingin DEA menjadi pusat pemikiran dan sekaligus penggerak. Jangan hanya jadi lembaga yang memberi rekomendasi, tapi juga memastikan rekomendasi itu benar-benar dijalankan dan memberi dampak pada masyarakat,” pungkas Ketua DPD Gerindra Aceh.
Sebelumnya
