Pengamat Media Sosial Aceh, Aidil Fikri Japnur. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana mengenai figur yang akan memimpin Partai Demokrat Aceh kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai pandangan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Media Sosial Aceh, Aidil Fikri Japnur, menilai perdebatan yang berkembang menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik.
Menurut Aidil, substansi yang paling menarik dari diskusi tersebut bukan sekadar siapa yang layak memimpin partai, melainkan bagaimana sebuah partai mampu membangun kader-kader internal yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan elektabilitas untuk memimpin organisasi.
"Perdebatan ini memperlihatkan bahwa publik Aceh semakin kritis terhadap proses kaderisasi partai. Masyarakat tidak hanya melihat siapa yang menjadi ketua, tetapi juga bagaimana proses seseorang bisa sampai ke posisi tersebut," kata Aidil kepada Dialeksis.com, Selasa (20/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam tulisan yang ramai diperbincangkan tersebut disebutkan sejumlah tokoh politik Aceh yang selama ini dikenal sebagai kader asli partainya masing-masing.
Mulai dari Ketua Golkar Aceh yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI, tokoh PKB, PAN, Partai Aceh, Gerindra hingga NasDem yang dinilai memiliki rekam jejak panjang di internal partai sebelum menduduki posisi strategis.
Menurut Aidil, pola seperti itu menjadi contoh bahwa proses kaderisasi tetap menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah partai politik.
"Ketika seseorang tumbuh melalui jenjang organisasi, masyarakat akan lebih mudah melihat konsistensi dan loyalitasnya terhadap partai. Itu menjadi modal politik yang tidak bisa dibangun secara instan," ujarnya.
Aidil juga menyoroti perbandingan yang sempat disinggung dalam tulisan tersebut mengenai proses kaderisasi di Partai Demokrat tingkat nasional saat mengantarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi ketua umum. Menurutnya, proses tersebut dilakukan secara bertahap melalui berbagai jenjang kepemimpinan sebelum akhirnya dipercaya memimpin partai.
"Hal itu menunjukkan bahwa kaderisasi merupakan investasi jangka panjang. Partai besar umumnya memiliki mekanisme untuk menyiapkan kader sebelum diberikan amanah tertinggi," jelasnya.
Terkait munculnya nama Wali Kota Lhokseumawe sebagai figur yang disebut-sebut berpeluang memimpin Demokrat Aceh, Aidil menilai hal tersebut merupakan hak internal partai. Namun, ia memahami apabila sebagian kader maupun publik mempertanyakan proses tersebut apabila figur yang diusung bukan berasal dari proses kaderisasi yang panjang.
"Kalau memang partai memilih figur dari luar kader utama, tentu ada pertimbangan politik dan elektoral. Tetapi konsekuensinya, publik bisa menilai bahwa partai sedang menghadapi tantangan dalam melahirkan kader internal yang siap memimpin," katanya.
Aidil menambahkan, salah satu tantangan Demokrat Aceh saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan daya saing politik dan mempertahankan semangat kaderisasi sebagai identitas partai.
"Regenerasi yang sehat akan memperkuat kepercayaan kader sekaligus meningkatkan citra partai di mata masyarakat. Sebaliknya, jika kaderisasi dianggap tidak berjalan optimal, tentu akan memunculkan berbagai persepsi di ruang publik, terutama di media sosial," pungkasnya.
Sebelumnya
