Ketua Harian Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh, Aidil Fitri. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Harian Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh, Aidil Fitri, menanggapi pernyataan sejumlah akademisi terkait wacana penggunaan diskresi oleh Ketua Umum Partai Golkar dalam proses pengisian jabatan Ketua DPD I Golkar Aceh. Menurutnya, sebagian pernyataan yang berkembang di ruang publik menunjukkan belum adanya pemahaman yang utuh mengenai mekanisme internal partai, khususnya tentang diskresi dan aturan dasar organisasi (AD/ART) Golkar.
"Pernyataan saudara Kemal Pasya dari Universitas Malikussaleh dan saudara Zainal Abidin dari Universitas Syiah Kuala mencerminkan ketidaktuntasan pemahaman terhadap sistem dan aturan organisasi di tubuh Partai Golkar. Memberikan penilaian tanpa memahami konteks dan dasar hukum internal partai justru berpotensi menyesatkan publik," ujar Aidil Fitri dalam keterangan tertulisnya diterima Dialeksis, Minggu (6/7/2025).
Ia menjelaskan, Partai Golkar adalah partai terbuka yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya untuk menjadi anggota, tetapi juga berpeluang mencalonkan diri dalam Musyawarah Daerah (Musda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, seseorang bisa mencalonkan diri dengan mendapatkan diskresi atau persetujuan khusus dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
"Namun perlu dipahami, diskresi bukanlah jaminan langsung seseorang menjadi ketua. Setelah mendapat diskresi, calon tetap harus mengikuti proses demokratis melalui Musda, dan dipilih oleh forum tersebut. Ini menandakan bahwa Partai Golkar tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan profesionalisme," tegas Aidil.
Ia juga menambahkan bahwa penggunaan diskresi bukan hal baru di tubuh Partai Golkar. Bahkan, telah ada sejumlah preseden di beberapa daerah di Indonesia, di mana tokoh non-kader yang memperoleh diskresi, tetap harus melalui mekanisme pemilihan dalam Musda.
Aidil mengimbau agar pihak luar, terutama kalangan akademisi dan pengamat, tidak terburu-buru memberikan penilaian tanpa pemahaman mendalam. “Saya mengajak para akademisi untuk terlebih dahulu memahami substansi diskresi dalam konteks AD/ART Golkar sebelum memberikan komentar di ruang publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kepentingan terhadap Partai Golkar, jika ada, sebaiknya disampaikan melalui mekanisme internal yang telah diatur secara jelas dalam aturan organisasi. “Tidak perlu membuat pernyataan yang justru menimbulkan kesalahpahaman atau menyesatkan opini publik,” tambahnya.
Kepada seluruh kader Golkar, Aidil menyerukan agar tetap solid dan tidak terpengaruh oleh opini eksternal yang belum tentu berdasar. “AD/ART adalah landasan berpikir dan berpolitik kita. Jangan beri ruang pada pihak luar untuk mengadu domba atau memecah belah kekuatan internal partai,” pungkasnya.
Sebelumnya.jpeg)
